MANTRA SUKABUMI - Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan penangkapan dan tuntutan terhadap Aung San Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partainya pada 1 Februari tidak akan menyelesaikan masalah.
Mengingat situasi saat ini dan bagaimana militer Myanmar sebelumnya menanggapi, Lee mengatakan pendekatan "realistis" harus diambil.
Lee mengatakan bahwa dia berharap kebijaksanaan akan berlaku seperti sebelumnya, yaitu dengan militer Myanmar menyimpulkan bahwa mereka harus mengatur kesepakatan dengan pemerintah sipil.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Tak Hanya Picu Penyakit Asam Lambung, Ternyata ini Bahaya Sering Kentut bagi Kesehatan
"Saya pikir kita harus realistis tentang ini. Kita harus menyatakan ketidaksetujuan atas apa yang telah dilakukan, yang bertentangan dengan nilai-nilai banyak negara lain," katanya. Seperti dikutip mantrasukabumi.com dari channelnewsasia.com pada Selasa, 2 Maret 2021.
"Dan pada kenyataannya sebagian besar umat manusia. Tetapi untuk mengatakan bahwa saya akan mengambil tindakan terhadap mereka, kemana ini mengarah? " Dia bertanya.
"Anda benar-benar harus kembali, membebaskan Aung San Suu Kyi, bernegosiasi dengan dia dan timnya, dan mencari jalan damai ke depan untuk Myanmar," katanya.
Orang luar secara historis memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap situasi, dan hanya akan membuat Myanmar mundur dari mereka yang mau berbicara dengan mereka sebelumnya yaitu China dan India, kata Lee.
Baca Juga: Natalius Pigai: Presiden Jokowi Tertipu Pejabat yang Mengaku Orang Asli Papua, Tentang Miras
"Itu adalah posisi yang tidak nyaman bagi mereka, tetapi itu tidak menyebabkan mereka memutuskan bahwa mereka harus melakukan apa yang Amerika, Eropa, atau bahkan negara-negara ASEAN, ingin mereka lakukan."
Ketika ditanya oleh media apakah dia menyarankan lebih banyak keterlibatan dan tidak ada sanksi, Lee mengatakan bahwa itu bukan masalah pertimbangan ekonomi.
Dia mengutip volume "kecil" perdagangan antara Myanmar dan Singapura dan negara-negara lain dan dia mempertanyakan apakah sanksi akan membuat perbedaan.
"Bukan militer, atau para jenderal yang akan terluka. Penduduk Myanmar yang akan terluka. Itu akan membuat mereka kehilangan makanan, obat-obatan, kebutuhan pokok, dan kesempatan untuk pendidikan. Bagaimana hal itu membuat segalanya menjadi lebih baik?," ujarnya.
Baca Juga: Begini Reaksi Yusuf Mansur Sambut Pernyataan Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras
Baca Juga: Beragam Sebutan Nama Dodol, Berikut Kisah Menariknya dari Berbagai Daerah di Indonesia
Dia merujuk pada kerusuhan Myanmar pada tahun 1988 yang menewaskan ribuan orang, dengan demonstrasi kekerasan lebih lanjut pada tahun 2007.
"Tetapi hal-hal buruk telah terjadi, saya pikir akal sehat pada akhirnya masih bisa menang. Mungkin butuh waktu lama, tapi itu bisa terjadi. Itu pernah terjadi sebelumnya," pungkasnya. ***