MANTRA SUKABUMI – Sedikitnya 510 warga sipil tewas dalam dua bulan unjuk rasa untuk melawan kudeta militer di Myanmar, menurut kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).
Sementara pengunjuk rasa dari warga sipil menggunakan taktik baru untuk meningkatkan aksi pembangkangan sipil dengan meminta warga kota membuang sampah ke jalan-jalan di persimpangan jalan utama pada Selasa.
Dari 14 orang yang terbunuh di Myanmar pada Senin (29 Maret), sedikitnya delapan orang berada di distrik Dagon Selatan, Yangon, dimana pasukan keamanan menembakkan senjata kaliber yang jauh lebih berat dari biasanya untuk membersihkan barikade kantong pasir, kata para saksi mata.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: Temui Teten Masduki, Shopee Sampaikan Dominasi Pedagang Lokal dan UMKM sampai dengan 97 Persen
Televisi pemerintah mengatakan pasukan keamanan menggunakan "senjata anti huru hara" untuk membubarkan kerumunan "teroris yang kejam" yang menghancurkan trotoar dan menyebabkan satu orang terluka.
Seorang warga Dagon Selatan pada Selasa mengatakan lebih banyak tembakan terdengar di daerah itu semalam, dan meningkatkan kekhawatiran akan lebih banyak korban.
Dalam taktik baru, pengunjuk rasa berusaha untuk meningkatkan aksi pembangkangan sipil pada Selasa dengan meminta penduduk membuang sampah ke jalan-jalan di persimpangan jalan utama.
"Aksi mogok sampah ini adalah aksi menentang junta," demikian tertulis pada sebuah poster di media sosial, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari ANTARA pada Rabu, 31 Maret 2021.
Baca Juga: Ikatan Cinta 31 Maret 2021: Makin Dikejutkan dengan Pengakuan Sumarno, Andin Berlutut Lemas
Salah satu kelompok utama di balik gerakan unjuk rasa, Komite Pemogokan Umum Nasional, telah meminta pasukan etnis minoritas untuk membantu mereka yang melawan "penindasan yang tidak adil" dari militer.
Sebagai tanda bahwa seruan itu mungkin mendapatkan lebih banyak daya tarik, tiga kelompok merilis surat terbuka pada Selasa untuk meminta militer berhenti membunuh pengunjuk rasa damai dan menyelesaikan masalah politik.
Kelompok yang terdiri dari Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, Tentara Arakan, dan Tentara Pembebasan Nasional Tentang memperingatkan jika militer tidak menanggapi seruan itu, maka mereka "akan bekerja sama dengan semua bangsa yang bergabung dengan revolusi Myanmar dalam hal pertahanan diri.
Pemberontak dari berbagai kelompok etnis telah berperang dengan pemerintah pusat selama beberapa dekade untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar.
Baca Juga: Tanda Kiamat Semakin Terlihat, Rasulullah SAW Anjurkan Tempati Tiga Negeri ini
Meskipun banyak kelompok telah setuju untuk gencatan senjata, pertempuran telah berkobar dalam beberapa hari terakhir antara tentara dan pasukan di timur dan utara.
Militer Myanmar selama beberapa dekade membenarkan cengkeramannya pada kekuasaan dengan mengatakan bahwa militer adalah satu-satunya institusi yang mampu menjaga persatuan nasional.
Militer merebut kekuasaan dengan menuduh bahwa pemilu November tahun lalu, yang dimenangkan oleh partai pemenang Nobel Aung San Suu Kyi, curang.***