MANTRA SUKABUMI - Lebih dari 680 pemimpin sektor global yang diwakili mantan Presiden Irlandia, Mary Robinson mendesak Presiden Amerika Serikat, Joe Biden untuk menghormati pernyataannya pada waktu lalu.
Menurutnya, orang Palestina meragukan pernyataan dari Biden tentang menjamin kebebasan dan demokrasi terhadap mereka.
Bahkan setelah gencatan senjata resmi, kekerasan polisi dan pemukim Israel terhadap warga Palestina terus berlanjut.
Perampasan paksa warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk keluarga yang tinggal di lingkungan Yerusalem Timur Sheikh Jarrah dan Silwan, dan tindakan agresif oleh pasukan Israel terhadap pengunjuk rasa damai dan jamaah di Masjid Al-Aqsa, adalah bukti terbaru dari pemisahan dan sistem pemerintahan yang tidak seimbang.
Dengan hal tersebut, Robinson meminta Biden agar serius dalam mengambil tindakan untuk mengakhiri penindasan tentara Israel terhadap warga Palestina, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Al Jazeera pada Senin, 21 Juni 2021.
"Presiden Biden yang terhormat, Kami, koalisi pemimpin global yang bertanda tangan di bawah ini – dari masyarakat sipil hingga bisnis, komunitas seni dan agama, politik dan pemenang Nobel – menyerukan kepada kepemimpinan AS untuk mengambil tindakan untuk membantu mengakhiri dominasi dan penindasan yang dilembagakan Israel terhadap rakyat Palestina dan melindungi hak asasi mereka yang mendasar," ujar Robinson.
Lebih lanjut, dia mengatakan Kebijakan-kebijakan ini mengurai tatanan sosial masyarakat dan merusak kemajuan apapun menuju masa depan yang demokratis, adil dan damai.
Baca Juga: Kepergok Mencuri Minyak Kayu Putih, Kakek Tua Dipukuli sampai Menangis Ketakutan, Netizen Geram
Bukan hanya itu, Robinson meminta Amerika Serikat harus mengatasi akar penyebab kekerasan yang diabaikan oleh pemerintahan berturut-turut.
Ia mengatakan pemerintahannya harus menerapkan tekanan diplomatik bersama untuk membantu mengakhiri diskriminasi dan penindasan sistemik yang terus meluas dan memastikan akuntabilitas bagi otoritas Israel yang melanggar hak-hak Palestina.
Robinson menambahkan, hanya penerapan yang konsisten dari kebijakan luar negeri yang berpusat pada hak yang dapat memberi sinyal kepada para pemimpin Israel bahwa pelanggaran hukum internasional tidak akan dibiarkan begitu saja.
"Tuan Presiden, sekaranglah waktunya untuk menetapkan tolok ukur baru dalam kebijakan luar negeri Amerika yang mengarah dengan keadilan dan membuka jalan menuju perdamaian abadi," pungkasnya.***