MANTRA SUKABUMI - Permasalah terkait Laut China Selatan yang diklaim oleh China hampir 80 % hingga kini masih menjadi persolaan, terutama bagi negara-negara yang ada di sekitar kawasan tersebut.
Bahkan Beijing menyatakan jika kapal patroli CHina yang masuk perairan yang menjadi yurisdiksinya adalah hak China.
Sebelumnya, Indonesia melaporkan bahwa ada kapal penjaga pantai China telah memasuki wilayah zona ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia.
Baca Juga: Keberanian China Tantang Amerika Serikat Semakin Mengerikan
Baca Juga: Pilih Transaksi Digital Selama Masa PSBB, Simak Cara Top Up ShopeePay
Sehingga, pihak China pun merespon laporan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan bahwa China berhak atas hal itu.
“Hak dan kepentingan China di perairan yang relevan di Laut China Selatan sudah jelas,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dalam konferensi pers, Selasa 15 September 2020.
Melalui The Global Times Partai Komunis China (PKC) sebelum mengeluarkan pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa China siap untuk berperang melawan negara-negara ASEAN termasuk negara lain yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing.
The Global Times, dalam editorialnya, mendesak rakyat China untuk bersiap menghadapi potensi perang.
Baca Juga: Mengejutkan, WHO Sebut Dampak Covid-19 Kemungkinan untuk Hidup Normal pada Tahun 2022 Sangat Kecil
Baca Juga: Amerika Serikat Akui Tak akan Menang Jika Perang Lawan China Sekarang, Ini Alasannya
"Kami memiliki sengketa teritorial dengan beberapa negara tetangga yang dihasut oleh AS untuk menghadapi China," bunyi editorial tentang gerakan ekspansionis Beijing ke Himalaya, Laut China Selatan dan Laut China Timur.
“Oleh karena itu, masyarakat China harus memiliki keberanian nyata untuk terlibat dengan tenang dalam perang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan inti, dan bersiap untuk menanggung akibatnya.”
Beijing sangat terlibat dalam serangkaian latihan militer yang luas di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan.
Sementara itu Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Aan Kurnia mengungkapkan, kapal patroli China memasuki ZEE di 200 mil lepas pantai Kepulauan Natuna utara pada Sabtu 12 September 2020 dan menyingkir pada Senin 14 September setelah dilakukan komunikasi radio.
Baca Juga: Setelah Ditolak Prabowo, Militer China Mulai Nakal Memasuki Perairan Natuna
Baca Juga: Mengincar China, Pentagon AS Siapkan Angkatan Laut yang Lebih Besar dan Lebih Mematikan
Di bawah hukum internasional, kapal asing diizinkan melalui ZEE suatu negara, tetapi Aan menyebut kapal tersebut terlalu lama berada di ZEE Indonesia.
”Karena yang ini mengapung, lalu berputar-putar, kami menjadi curiga, kami mendekatinya dan mengetahui bahwa itu adalah kapal penjaga pantai China,” katanya seperti dilansir Reuters, seraya menambahkan angkatan laut dan penjaga pantai akan meningkatkan operasi di perairan itu.
Indonesia mengganti nama bagian utara ZEE-nya pada 2017 menjadi Laut Natuna Utara, mendorong kembali ambisi teritorial maritim China.
Artikel ini sebelumnya di laman Galamedianews.Pikiran-Rakyat.com dengan judul China Klaim Kapalnya Berhak Masuk Laut Natuna Setelah Menyatakan Siap Perangi Seluruh Negara ASEAN.
Meskipun China tidak mengklaim pulau-pulau, kehadiran penjaga pantainya yang hampir 2.000 kilometer di lepas daratannya telah mengkhawatirkan Indonesia, setelah banyak pertemuan antara kapal-kapal China di ZEE Malaysia, Filipina, dan Vietnam, yang mengganggu penangkapan ikan dan kegiatan energi.
Penjaga pantai China sering beroperasi di samping kapal penangkap ikan yang digambarkan oleh para ahli sebagai milisi yang didukung negara.
Baca Juga: Larangan Ekspor China Diperluas, Timbulkan Tantangan Baru Bagi Industri Teknologi Global
Baca Juga: Mengincar China, Pentagon AS Siapkan Angkatan Laut yang Lebih Besar dan Lebih Mematikan
“Sembilan garis imajiner” di peta Tiongkok menunjukkan klaim maritimnya yang luas termasuk perairan di lepas Kepulauan Natuna. Panel arbitrase internasional pada 2016 membatalkan garis tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah menegaskan kembali bahwa Jakarta tidak mengakui garis tersebut.**(Dicky Aditya/Galamedia News)