Network
MANTRA SUKABUMI - Presiden Donald Trump pada Senin 18 Januari menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan badan-badan AS untuk menilai risiko keamanan apa pun dari drone buatan China di armada pemerintah Amerika dan memprioritaskan pemindahannya.
Trump mengarahkan semua lembaga AS untuk menguraikan risiko keamanan yang ditimbulkan pada armada drone pemerintah yang ada dari drone yang dibangun oleh perusahaan China atau oleh negara lain yang dianggap musuh asing, termasuk Rusia, Iran, dan Korea Utara.
Perintah Trump juga mengarahkan lembaga untuk menguraikan "langkah-langkah potensial yang dapat diambil untuk mengurangi risiko ini, termasuk, jika diperlukan, menghentikan semua penggunaan federal (drone) tertutup dan penghapusan (drone) secepatnya dari layanan federal".
Baca Juga: Beli Paket Internet Lebih Menguntungkan dengan ShopeePay, Ikuti Langkah-Langkah Berikut Ini
Baca Juga: Raffi Ahmad Sampaikan Kabar Duka yang Mendalam: Turut Berduka
Bulan lalu, Departemen Perdagangan AS menambahkan Teknologi SZ DJI China, pembuat drone terbesar di dunia, ke daftar hitam ekonomi pemerintah AS, bersama dengan lusinan perusahaan China lainnya. Seorang juru bicara DJI menolak berkomentar langsung pada hari Senin.
Dilansir mantrasukabumi.com dari CNA pada 19 Januari 2021, pada Januari 2020, Departemen Dalam Negeri AS melarang armada sekitar 800 drone buatan China tetapi mengatakan akan mengizinkan penggunaannya untuk situasi darurat.
Menteri Dalam Negeri AS David Bernhardt pada Oktober memerintahkan penghentian pembelian tambahan drone buatan China oleh departemen tersebut.
Baca Juga: Bukan Cuma Sebabkan Diare, Ternyata Konsumsi Cilok Berlebihan Bisa Terkena Kanker
Baca Juga: AS dan China Bentrok dengan WHO Atas Misi Ilmiah Covid-19 di Wuhan
Pada Mei 2019, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS memperingatkan perusahaan-perusahaan AS tentang risiko data perusahaan dari drone buatan China. Dalam sebuah pemberitahuan, DHS mengatakan para pejabat AS memiliki "keprihatinan yang kuat tentang produk teknologi apa pun yang membawa data Amerika ke wilayah negara otoriter yang mengizinkan badan intelijennya memiliki akses tak terbatas ke data itu atau menyalahgunakan akses itu".
DJI mengatakan bulan lalu kecewa dengan keputusan Departemen Perdagangan tetapi mencatat bahwa "pelanggan di Amerika dapat terus membeli dan menggunakan produk DJI secara normal".***
