Network
MANTRA SUKABUMI - Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan penggunaan kekuatan mematikan atau tindakan oleh militer Myanmar dalam demonstrasi yang sedang berlangsung adalah langkah yang "menghancurkan".
Lee Hsien Loong mengatakan juga mangatakan bahwa bencana itu tidak hanya secara internasional, tapi juga bencana di dalam negeri, karena itu berarti warga sipil, semua orang di Myanmar, tahu.
Setidaknya 18 orang tewas pada hari Minggu, kata kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketika otoritas Myanmar menindak protes terhadap kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Tak Hanya Picu Penyakit Asam Lambung, Ternyata ini Bahaya Sering Kentut bagi Kesehatan
"Untuk menggunakan kekuatan mematikan terhadap warga sipil dan demonstran tak bersenjata, saya pikir itu tidak dapat diterima," kata Lee dalam rekaman wawancara dengan media, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari channelnewsasia.com, tanggal, 2 Maret 2021.
Dalam transkrip wawancara disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura, Lee meski mencoba menekan internet tapi penduduk Myanmar tahu siapa yang ada di pihak mereka.
"Anda mungkin mencoba menekan Internet, tetapi berita menyebar, dan penduduk Myanmar tahu siapa yang ada di pihak mereka, " kata Lee.
"Jika mereka memutuskan bahwa pemerintah tidak ada di pihak mereka, saya pikir pemerintah memiliki masalah yang sangat besar," lanjutnya.
Baca Juga: Vanessa Angel Beberkan Isi Chat Selingkuhan Suami dengan Asisten Pribadi: Kalian Emang Top Tot
Lee menyebut situasi di Myanmar "tragis", mengingat transisi negara itu dari tahun 1988 ketika militer mengambil alih kekuasaan dan memberlakukan darurat militer, ke pemilu tahun 2015 yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi, yang mengarah pada pembentukan pemerintahan sipil.
"Sekarang, setelah semua perjalanan menuju pemerintahan sipil, meskipun dengan pengaruh militer yang besar dalam sistem, harus kembali dan militer mengambil alih lagi," katanya.
"Itu mungkin atau tidak sesuai dengan konstitusi, tetapi itu adalah sebuah langkah mundur yang sangat tragis bagi mereka," pungkasnya.***
