Network
Sepuluh persen bahkan terletak di daerah sangat terisolasi yang tidak ada otorisasi namun diam-diam disokong oleh Pemerintah Israel.
Eksekusi pembangunan pemukiman biasanya lahir setelah disetujui, termasuk restu AS, tiga tahun sebelumnya.
"Artinya bahwa sejak awal menjabat Presiden AS 2017, Trump telah banyak melahirkan kebijakan pro-Israel, termasuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerussalem dan menyalahi kesepakatan internasional untuk menjadikan Yerussalem daerah status quo.
Yusli yang juga sebagai Pengurus Lakpesdam PCNU Kota Malang ini menambahkan, Trump juga menutup keran bantuan AS untuk lembaga-lembaga PBB yang bekerja mengurangi kesengsaraan warga Palestina.
"Karena ada aliran Dana AS, pembangunan permukiman Israel dimungkinkan karena banyak donor dari AS yang membantu pembangunan ini," ujar Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Brawijaya (UB) ini.
Baca Juga: Melly Goeslaw: Benci dan Tidak Mendukung Palestina itu Hak Semua Orang
Faktor sistemik lain, menurut Yusli adalah adanya Kesepakatan Abraham (Abraham Accord). Kebijakan AS di bawah Trump untuk menawarkan proposal perdamaian dan menciptakan 'Timur Tengah baru'.
sejatinya memperburuk bahkan menaikkan tensi konflik di Kawasan.
"Proposal Perdamaian Trump tak lebih dari teritorialisasi agenda Israel Raya dan ekonomisasi konflik Palestina-Israel," kata Peneliti Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat (PSP2M) UB ini.
Selain mengabaikan kepentingan Palestina, proposal ini melegitimasi perebutan lahan dan kedaulatan untuk Israel dan menjanjikan bantuan ekonomi yang tak signifikan bagi Palestina.
