Network
MANTRA SUKABUMI - Pemerintah India telah membeli vaksin Covid-19 yang masih dalam uji klinis fase III, lantaran 'tsunami' Covid-19 tidak kunjung berhenti.
Sejauh ini, hanya 4,7 persen dari 950 juta populasi orang dewasa di India yang telah diberikan dua dosis vaksin Covid-19.
Vaksin ini diharapkan bisa hentikan penularan, setelah India dihantam gelombang Covid-19 kedua yang menewaskan sekitar 170.000 warganya pada April dan Mei 2021.
Baca Juga: Indonesia Batal Haji 2021 Bagaimana Nasib Jamaah, Tifatul Sembiring: Kasihan yang Sudah Antri 10 Tahun
Dikutip mantrasukabumi.com dari Reuters, India akan membeli 300 juta dosis vaksin dari perusahaan lokal Biological-E.
Kementerian Kesehatan setempat mengatakan, India telah menggelontorkan uang muka sebesar Rp2,9 triliun meski vaksin masih melalui uji klinis Fase III.
"Kesepakatan dengan Biological-E merupakan bagian dari upaya pemerintah India untuk mendorong produsen vaksin dalam negeri dengan mendukungnya dalam penelitian dan pengembangan juga dukungan finansial," ujar Kementerian Kesehatan India.
Sementara itu, diketahui India telah melakukan vaksinasi Covid-19 dengan vaksin AstraZeneca yang diproduksi perusahaan lokal Bharat Biotech.
Kemudian pemerintah setempat juga telah berencana untuk menggunakan vaksin Sputnik V dari Rusia, secara komersial pada pertengahan Juni 2021.
Tetapi persediaan vaksin Covid-19 menipis, setelah pemerintah membuka vaksinasi untuk semua orang dewasa pada bulan lalu.
Baca Juga: Desy Ratnasari Akui Bersihkan Rumah Sendiri dan Tak Punya Asisten Rumah Tangga, Nassar: itu Irit Apa Pelit?
Beberapa pusat vaksinasi harus ditutup, dan hal tersebut pun memicu kritik dari Mahkamah Agung India tentang kurangnya perencanaan.
Dilaporkan bahwa pemerintah federal telah memberikan vaksin gratis, kepada orang tua dan pekerja medis yang berada di garis depan.
Sedangkan pemerintah negara bagian dan rumah sakit swasta, memberikan dosis kepada orang-orang dalam kelompok usia 18-45 dengan harga tertentu.
"Kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan vaksinasi gratis sendiri untuk kelompok di bawah dua fase pertama, dan menggantinya dengan vaksinasi berbayar, adalah prima facie, sewenang-wenang dan tidak rasional," kata Mahkamah Agung.
Pemerintah India mengatakan, minggu ini pihaknya dapat memiliki sebanyak 10 juta dosis setiap hari pada bulan Juli dan Agustus.
Baca Juga: Andi Arief: Demokrat Sudah Jalin Komunikasi dengan PDIP, Bukan dengan Kubu Sekjen Hasto Kristiyanto
Tetapi tekanan akan semakin meningkat pada pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19.
Pasalnya, beberapa negara bagian bersiap untuk mengurangi lockdown yang sangat berimbas pada perekonomian mereka.***
