Network
"Ini khusus untuk PBB, karena inikan jatuhnya bulan agustus, jadi kalau misal kita mengambil kesimpulan sekarang berpengaruh atau tidak belum bisa kelihatan walaupun ramainya sekarang, biasanya kita lihat nanti setelah mendekati Agustus capaian realisasinya seperti apa," jelasnya.
Kalau tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak PBB, kata Nuryanto lagi di kabupaten Sukabumi setiap tahunnya capainya hampir relatif sama.
"Masalah yang dihadapi hampir semua kabupaten memang rata rata tingkat pengetahuan kepatuhan wajib pajak yang masih kurang, nah ini yang jadi kendala," terangnya.
"Mereka (Masyarakat- red) itu biasanya, kadang kadang ada beberapa tahun mereka biasanya melunasi untuk kepentingan jual beli, tanahnya mau dijual harus ada BBHTB, untuk bisa menginput BBHTB ke sistem itu harus lunas PBB baru mereka membayar karena ada kepentingan," sambungnya.
Lanjut Nuryanto, target pajak PBB untuk tahun 2023 di Kabupaten Sukabumi sekitar 76 miliar hal itu tidak berubah dari tahun ke tabun, selama sesuai nilai jualnya.
"Paling bertambahnya itu biasanya dari, misal tadinya lahan kosong, ada bangunan otomatiskan kalau di SPPT ada bangunan, kan PBB itu bumi bangunan misal dulu SPPT ny sekian 100 ribu ada bangunan misal jadi 200 ribu jadi selisihnya itu karna bagai mana pun secara objek itu tidak terlalu banyak berubah," terangnya.
Baca Juga: Kisah Mistis Guling Munding di Jalan Raya Bojonggaling Sukabumi
"Kalaupun ada penambahan lahan itu biasanya dari pemecahan secara objek jadi kalau tahun ke tahun relatif tidak terlalu jauh signifikan perubahan pendapatan dari pajak PBB ini," pungkasnya.***
