MANTRA SUKABUMI – Aksi prajurit TNI copot baliho ramai diperbincangkan hingga tuai pro dan kontra beberapa hari terakhir.
Hal itu ramai setelah aksi video yang memeperlihatkan sekelompok orang berbaju loreng melakukan pencopotan paksa baliho Habib Rizieq Shihab.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menanggapi terkait viralnya video pencopotan baliho besar Habib Rizieq Shihab oleh sejumlah pria berbaju loreng.
Baca Juga: Inilah Merchant Terbaru ShopeePay Beri Inspirasi Makan Selama WFH
Baca Juga: Fahri Hamzah Sebut Habib Rizieq Diciptakan Jokowi: Setelah Terkenal Bingung Ngatasinya
Dudung menjelaskan, bahwa sejumlah pria berbaju loreng tersebut yang menurunkan baliho itu dari Garnisun. Sebab, Satpol PP kerap kesusahan saat menertibkan spanduk itu.
Pangdam juga menuturkan, seharusnya dalam memasang baliho masyarakat sudah mengetahui aturan yang ada. Jangan seenaknya sendiri. Seakan-akan dia paling benar.
Ahli hukum tata negara sekaligus pengawas politik nasional, Refly Harun kembali memberikan komentarnya terkait peristiwa pencopotan baliho bergambar Imam Besar organisasi Front Pembela Islam (FPI), yang dilakukan atas perintah Panglima Kodam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman.
Refly memperkirakan apa motif sebenarnya dibalik insiden pencopotan baliho Habib Rizieq oleh TNI tersebut, melalui video yang diunggah di kanal YouTube resmi Refly Harun, pada Selasa, 24 Nopember 2020.
Baca Juga: Anak dan Menantu Habib Rizieq Diperiksa Polda Metro Jaya, Secara Mengejutkan Fadli Zon Katakan Ini
Menurutnya, sama seperti peristiwa melintasnya kendaraan Koopsus di Petamburan, paling tidak hal tersebut dilakukan Mayjen TNI Dudung atas perintah Istana.
Dirinya juga membeberkan kemungkinan motif sebenarnya dari peristiwa ini, yang antara lain adalah kepentingan politik jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang.
“Apakah seberani itu Dudung Abdurrahman untuk bertindak independently? Maka spekulasi yang muncul adalah, sama seperti kendaraan taktis Koopsus yang melintas di Petamburan, markas FPI, itu semua paling tidak atas restu atau atas perintah Istana,” ungkap Refly
“Motifnya apa? Ya, kita tahu karena politik, mungkin politik jangka pendek, mungkin politik jangka menengah, dan jangka panjang,” bebernya, seperti dilihat mantrasukabumi.com dari unggahan kanal YouTube resmi Refly Harun.
Dirinya kemudian menjelaskan makna dari kepentingan-kepentingan politik tersebut.
“Dalam jangka pendek, kita tahu bahwa kedatangan Habib Rizieq luar biasa membawa pengaruh, dan ini kalau dibiarkan, dikawatirkan membesar tentunya,” katanya.
“Jangka menengah, 2024 ada pemilihan presiden,” ujar Refly.
Baca Juga: Pada 4 Waktu Inilah Pintu Langit Terbuka dan Saat Terbaik untuk Panjatkan Doa
“Dan kalau kita bicara tentang hegemoni politik kelompok kanan dan kiri di Indonesia, ya tentu kepentingannya (pemerintah) adalah mempertahankan hegemoni tengah kiri. Sementara kita tahu Habib Rizieq dan lain-lain ya, beberapa partai beberapa nama itu berada di tengah kanan,” lanjutnya.
“Jangka panjangnya adalah, ya hegemoni politik jangka panjang terus menerus terpelihara, agar kelompok ini yang kemudian terus-menerus pemerintah dan berkuasa,” tambahnya.
Menurut Refly, hal tersebut lumrah dan sah-sah saja terjadi didalam dunia politik.
“Itu salah satu definisi politik, siapa mendapatkan apa, dengan cara bagaimana,” tegasnya.
Kembali ke pokok persoalan pencopotan baliho, Refly beranggapan bahwa Mayjen Dudung tidak bekerja sendiri, atau tidak memberikan perintah secara independent.
“Itu untuk soal penurunan baliho yang menurut saya pasti Mayjen Dudung tidak bekerja sendiri, tidak berinisiatif secara independen,” kata Refly Harun.
Baca Juga: Pilkada Tetap Jalan di Tengah Pandemi, Mendagri Tito Karnavian: Selesai Milih, Langsung Pulang
“Katakanlah Pangdam kesal dengan kelompok-kelompok tertentu dimasyarakat misalnya, tetap saja dia tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa ditafsirkan melakukan intervensi dalam wilayah politik sipil,” ungkap Refly.**