MANTRA SUKABUMI – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Parabowo diketahui telah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.
Kunjungannya itu dalam rangka menjalin kerja sama produksi udang unggul dengan beberapa pihak terkait.
Namun sepulang dari Amerika Serikat, Menteri Edhy Prabowo dilaporkan telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
Baca Juga: Gajian Sudah Tiba? Promo Bombastis Menanti di Shopee Gajian Sale!
Baca Juga: Fadli Zon Curigai Kementerian Agama Terkait Naskah Khutbah, Begini Katanya
Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu, 25 Nopember 2020 dini hari di Bandara Soekarno – Hatta, Tangerang.
Bukan hanya Menteri KKP, keluarga Edhy Prabowo beserta sejumlah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ikut ditangkap oleh KPK.
Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Nawawi Pamolango. Menurutnya, Edhy Prabowo dibawa ke kantor KPK pada hari Rabu, 25 Nopember 2020 sekitar pukul 1.00 WIB dini hari.
"Benar, kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi," ucap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango melalui keterangannya di Jakarta, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Antara News pada Rabu, 25 November 2020.
Wakil Ketua KPK lainnya Nurul Ghufron juga membenarkan Menteri Edhy telah ditangkap.
"Benar," kata Ghufron.
Sebelumnya, Edhy Prabowo sempat diundang Deddy Corbuzier dalam Podcast-nya, pertanyaan demi pertayaan pun di layangkan padanya, salah satunya dia ditanya perihal posisinya sebagai menteri adalah titipan.
Baca Juga: Bagi Pecinta Hewan Peliharaan, Wajib Tahu 13 Tanda-tanda Kucing Keracunan
Baca Juga: Jokowi Anies Baswedan dan Fadli Zon Berikan Ucapan Selamat Hari Guru Nasional untuk Para Guru
Edhy Prabowo pun menyikapinya dengan biasa-biasa saja, yang terpenting dirinha fokus untuk berbuat yang terbaik untuk membahagiakan masyarakat, membuat nelayan bagia.
"Ya ga apa-apa, santai aja, biarkan mereka ngomong apa, yang penting keputusan yang saya ambil membahagiakan masyarakat banyak, membuat nelayan bahagia". Kata Edhy dalam video podcast Deddy Corbuzier, seperti dilihat mantrasukabumi.com dari unggahan kanal Youtube Deddy Corbuzier pada Rabu, 25 November 2020.
Selanjutnya Edhy juga ditanya soal reshuffle, dia mengaku bahwa dirinya belum siap menghadapi reshuffle Menteri yang akan dilakukan Presiden RI, Joko Widodo.
Pernyataan tersebut disampaikan dirinya pada acara podcast Deddy Corbuzier, yang diunggah pada tanggal 14 Juli 2020.
Pada kesempatan itu, Edhy Prabowo menjelaskan bahwa sektor perikanan merupakan sektor tumpuan yang bisa menghasilkan banyak keuntungan bagi negara
“Sektor perikanan, sekarang ini sektor yang menurut saya menjadi tumpuan dan harapan,” ujarnya.
“Dari budidaya, sektor ini masih 10 persen, belum optimal. Bisa banget ini, yang 10 persen aja dioptimalkan ini peningkatan yang luar biasa,” ungkapnya.
Baca Juga: Peringati Hari Guru Nasional, Presiden Jokowi dan Anies Baswedan Berikan Ucapan Ini
Baca Juga: Kabar Baik, TNI dan FPI Akhirnya Duduk Bersama Terkait Baliho Habib Rizieq, Ini Hasilnya
“Saya kalau dikasih uang Rp200 triliun saya bisa bangun 100.000 hektar tambak,” tambahnya.
Menurutnya, jika 1 hektar tambak menyerap 5 keluarga, 2,5 juta lapangan pekerjaan bisa dihasilkan dari membangun 100.000 hektar tambak.
“Dan dari sisi produktivitas, 1 hektar tambak menghasilkan 40 ton per tahun, kali 100.000, 4 juta ton per tahun. Dikali 5 dolar per kilo, sama dengan 20 miliar dolar setahun. Rp200 triliun, menjadi 20 milyar dolar setahun. Berarti kita udah untung Rp80 triliun, setahun,” ungkapnya.
Menjelang akhir video, Deddy Corbuzier kemudian menanyakan Edhy Prabowo soal kesiapan dirinya menghadapi reshuffle menteri.
“Belum, karena jabatan itu ‘kan sampiran,” jawab Edhy Prabowo.
“Yang jelas, saya ‘kan tugas sebagai anak buah Presiden. Yang jelas, saya kerja melakukan apa saja, kalau hasilnya Pak Jokowi tidak puas, beliau pasti kasih tau,” ungkapnya.
Baca Juga: Heboh! Anak Buah Prabowo Ditangkap KPK, ini Penjelasannya
Dirinya menambahkan, ia lebih memilih untuk fokus bekerja secara maksimal, dan reshuffle menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden RI.
“Dan kalau (Jokowi) mau mengganti, itu hak prerogatif beliau,” kata Menteri KKP tersebut.
“Yang jelas, saya berbuat maksimal, apa yang beliau tugaskan, kita jaga. Itu hak beliau, dan saya tetap loyal sama beliau,” tambahnya.**