Gegara Papua Barat Merdeka, KAMI Sebut Pemerintah Seperti Gaib

7 Desember 2020, 14:11 WIB
Presidium Koalisi Aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamssudin /Galamedia/Pikiran Rakyat

MANTRA SUKABUMI – Pada hari Selasa, 1 Desember kemarin, Papua Barat mendeklarasikan kemerdekaan, dan Benny Wenda diangkat sebagai presiden sementara Republik West Papua.

Sementara itu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), merespon tindakan deklarasi kemerdekaan papua barat tersebut, KAMI menilai Pemerintah seperti gaib dalam permasalahan tersebut.

Adapun, sikap KAMI diantaranya menyesalkan reaksi Pemerintah yang diam atau gaib, dan membiarkan rongrongan terhadap kedaulatan negara.

Baca Juga: Mengejutkan, Dewi Tanjung Sebut 'Dia' Dalang dari Penangkapan Mensos dan Menteri Kelautan, Siapa?

Baca Juga: Memanas, 6 Orang Pengikut Habib Rizieq Shihab Tewas Setelah Baku Tembak dengan Polisi

Dikutip mantrasukabumi.com dari hajinews.id, Berikut ini 4 sikap KAMI mengenai masalah deklarasi kemerdekaan Papua Barat.

1. Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat oleh Benny Wenda dengan menyatakan bahwa Papua Barat bukan bagian dari Indonesia adalah makar yang nyata dan serius yang merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menyesalkan sikap Pemerintah, baik Kapolri maupun Panglima TNI, dan Presiden selaku Kepala Negara dan Panglima TNI Tertinggi yang diam atau ghaib, dan membiarkan rongrongan terhadap kedaulatan negara.

3. Ketidakmampuan negara dalam hal ini merupakan pelanggaran UUD karena Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu misi pemerintah atau negara adalah melindungi segenap rakyat dan seluruh tanah pertumpahan darah Indonesia.

4. Pada sisi lain, keghaiban Negara atau Pemerintah terhadap perongrong kedaulatan negara berbeda secara diametris dengan sikapnya yang menindak secara represif masyarakat kritis terhadap RUU HIP, UU Cipta Kerja, dan kelompok-kelompok kritis lain yang justeru ingin menegakkan kedaulatan negara.

Baca Juga: Gawat, 6 Orang Diduga Pengikut Habib Rizieq Tewas Karena Serang Polisi

Baca Juga: BLT UMKM Rp2,4 Juta, Ini Jadwal Mulai Dicairkan hingga Teknis Penyaluran BPUM

Adapun, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, deklarasi kemerdekaan Papua adalah tindakan ilusi yaitu negara “yang tidak ada,” kata Mahfud MD.

Jika mengacu ke tiga syarat pendirian negara, yaitu ada rakyat, wilayah, dan pengakuan negara lain. “Pemerintah siapa yang mengakui dia pemerintah? Orang Papua sendiri juga tidak mengakui,” lanjutnya.

Kemudian Mahfud juga menegaskan Papua adalah bagian dari Indonesia sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Dia menyebutkan, tak mungkin referendum dilakukan dua kali.

“Papua sejak 1969 tidak masuk dalam daftar Komite 24 PBB (Komite Khusus Dekolonisasi). Komite 24 itu daftar negara-negara yang dianggap memiliki peluang dan mandiri untuk merdeka. Kalau Timor Timur, ada,” jelas Mahfud.**

Editor: Abdullah Mu'min

Tags

Terkini

Terpopuler