MANTRA SUKABUMI - Wakil presiden Ma'ruf Amin klarifikasi soal tuduhan yang menyudutkan pemerintah pojokkan umat Islam.
Tudingan ini dikaitkan dengan pembubaran FPI, menurut Ma'ruf Amin organisasi apa saja yang dinilai membahayakan keutuhan bangsa perlu ditertibkan.
Terlebih lagi Ma'ruf Amin mengatakan bahwa selama ini pemerintah telah memberikan kesempatan untuk mendirikan organisasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Brand Lokal Favorit Masyarakat Kini Hadir Jadi Merchant Baru ShopeePay
Baca Juga: Syahrial Nasution: Ternyata KSP Moeldoko Bagi-bagi Uang kepada DPC Demokrat untuk KLB
"Saya pikir selama ini kami sudah memberikan kesempatan pada semua pihak untuk melakukan aktivitas dan gerakannya untuk mendirikan organisasi sesuai dengan aspirasi dan semua bisa tumbuh di masyarakat," kata Ma'ruf Amin seperti dikutip mantrasukabumi.com dari video yang diunggah di kanal YouTube Najwa Sihab pada Kamis, 4 februari 2021.
Meskipun beitu, Ma'ruf Amin mengatakan tetap perlunya mentaati peraturan yang tidak membuat kegaduhan sebagai bentuk toleransi.
"Ketika pemerintah melihat ada pelanggaran ada aturan yang bisa membahayakan keutuhan bangsa perusak kebinekaan atau juga melanggar kesepakatan daripada kita berbangsa dan bernegara karena kita membangun negara ini kan berdasarkan kesepakatan, dalam perspektif Islam saya menyebutkan negara ini sebagai negara darmita yaitu negara kesepakatan," papar Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Diduga Ada Aliran Dana Teroris ke FPI, Ferdinand: Jika Benar, Para Pimpinan FPI Wajib Diproses Hukum
"Jika kesepakatan dilanggar oleh pihak manapun siapa saja melakukan pelanggaran dan membahayakan keutuhan bangsa maka segera perlu adanya penertiban penertiban pendekatannya politik tetapi lebih pada penegakan hukum apa yang dilakukan pemerintah belakangan ini itu dalam rangka penegakan hukum terhadap aturan-aturan yang Harus dipatuhi," tambah Ma'ruf Amin.
Lebih lanjut Ma'ruf Amin mengatakan bawa tindakan pemerintah saat ini adalah sebagai bentuk penegakkan hukum.
"Saya kira apa yang dilakukan pemerintah belakangan ini itu dalam rangka penegakkan hukum terhadap aturan-aturan yang musti dipatuhi," kata Ma'ruf Amin.
Lebih lanjut Ma'ruf Amin menjawab tudingan ketidakadilan pemerintah terhadap kelompok Islam.
Baca Juga: Deddy Corbuzier Singgung Soal 2 Menteri yang Ditangkap KPK, Sandiaga Uno: Itu Sahabat-sahabat Saya
Ma'ruf Amin mengatakan bahwa kelompok Islam tidak merasa dipojokkan, seperti yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Wasliyah, atau Majelis Ulama Indonesia, yang melakukan upaya hubungan baik dan bekerja sama dengan pemerintah.
Ma'ruf Amin mengatakan ajaran Islam tidak boleh dibenturkan dengan negara. Ma'ruf mengatakan ajaran Islam harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan.
"Jadi keislaman dan kebangsaan itu tidak boleh dibenturkan, tidak boleh diperdebatkan, karena kita sudah mempunyai kesepakatan-kesepakatan. Bahwa dalam kita melaksanakan ajaran islam harus atas dasar kesepakatan," pungkasnya.***