Presiden Jokowi Minta Revisi UU ITE, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah: Saya Setuju

16 Februari 2021, 14:22 WIB
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mendukung gagasan Presiden Jokowi untuk merevisi UU ITE. /Dok. Muhammadiyah

MANTRA SUKABUMI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada anggota DPR untuk segera merevisi UU ITE.

Pasalnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa di dalam pasal UU ITE terdapat pasal-pasal karet yang membuat ketidakadilan.

Dalam hal ini, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi terkait pernyataan presiden Jokowi tersebut.

Baca Juga: Kamu Senang Shopping? Coba Cari Tahu Tipe yang Manakah Kamu

Baca Juga: Kembali Buat Heboh, Denise Chariesta Joget Tanpa Bra, Netizen: Semoga Cepat Sembuh

Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa dirinya setuju dengan persyaratan presiden yang meminta untuk merevisi UU ITE.

Hal ini disampaikan langsung oleh Abdul Mu'ti melalui akun Twitter milik pribadinya @Abe_Mukti pada Selasa 16 Februari 2021.

"Saya setuju dengan gagasan Presiden untuk merevisi UU ITE yang sebenarnya sejak awal ditentang oleh berbagai kalangan," tulis Abdul Mu'ti, seperti dikutip mantrasukabumi.com dalam cuitan akun Twitter @Abe_Mukti pada Selasa 16 Februari 2021

Abdul Mu'ti juga menegaskan bahwa di dalam pasal UU ITE tumpang tindih dengan UU lain, oleh sebab itu, Abdul Mu'ti juga menyampaikan bahwa pelaksanaan UU ITE dijadikan alat politik kekuasaan oleh kelompok kepentingan.

"Beberapa pasal dalam UU ITE tumpang tindih dengan UU lain, dalam pelaksanaannya UU ITE dijadikan alat politik-kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan," tulis selanjutnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Usulkan Revisi UU ITE, Azis Syamsuddin: Banyak Pasal Karet yang Multi Tafsir

Karenanya, Abdul Mu'ti menyarankan agar pemerintah segera memproses gagasan presiden tersebut dan mengajukan kepada DPR sesuai mekanisme yang berlaku.

"Walaupun tahun ini tidak ada dalam prolegnas, Pemerintah bisa memproses gagasan Presiden tersebut dan mengajukan kepada DPR sesuai mekanisme yang berlaku," pungkasnya.

Adapun dari pernyataan presiden Jokowi untuk merevisi UU ITE tersebut disampaikan langsung oleh akun Twitter milik pribadinya @jokowi pada Selasa 16 Februari 2021.

"Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif," tulis presiden Jokowi.

Oleh sebab itu, dasar dari merevisi UU ITE tersebut Jokowi menyampaikan bahwa implementasinya yang menimbulkan rasa ketidak adilan.

Karenanya, Presiden Jokowi meminta untuk menghapus pasal-pasal karet yang multitafsir yang mudah diinterpretasikan secara sepihak.

"Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,"pungkasnya.***

Editor: Robi Maulana

Sumber: Twitter

Tags

Terkini

Terpopuler