MANTRA SUKABUMI - Senior Ekonomi Rizal Ramli menanggapi terkait dampak terkena banjir di DKI Jakarta.
Akan tetapi, dalam kasus banjir tersebut Rizal Ramli mengungkit pernyataan Joko Widodo (Jokowi) pada saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
Pada saat itu, Jokowi mengatakan bahwa banjir di DKI Jakarta itu air nya bukan dari Jakarta melainkan dari provinsi lain.
Baca Juga: Temui Teten Masduki, Shopee Sampaikan Dominasi Pedagang Lokal dan UMKM sampai dengan 97 Persen
Baca Juga: Kondisi Ashanty Semakin Memburuk, Vindyka: Kita Berdoa agar Bunda dan Keluarga Cepat Sembuh
Hal ini disampaikan langsung oleh Jokowi melalui unggahan video akun Twitter @RamliRizal pada Minggu 21 Februari 2021.
"Banjir di Jakarta ini airnya kan bukan berasal dari Jakarta, airnya berasal dari provinsi yang lain, yang dari atas. Dan ga mungkin kita menyelesaikan sendiri," kata Jokowi, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter @RamliRizal pada hari Senin 22 Februari 2021.
Kemudian Jokowi mengatakan bahwa penanganan banjir Jakarta juga merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Lama Tak Terdengar, Ternyata Chocky Sitohang Tengah Bahagia dengan Hal ini
Oleh karenanya, Pemerintah pusat harus saling bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi terkait banjir.
Dalam hal ini, Rizal Ramli kembali mempertanyakan usulan Jokowi, terlebih ketika sudah menjadi Presiden.
Menurut Rizal, Pemerintah Pusat memiliki kekuasaan, tetapi kemampuan untuk memanfaatkan kekuasaan guna menyelesaikan masalah masih minim.
"Lho Pemerintah pusat kemana aja ? Kekuasaan punya, tapi kemampuan untuk memanfaatkan kekuasaan untuk selesaikan masalah minim," tulia Rizal Ramli.
Baca Juga: Tanggapi Banjir di Jakarta, Habiburrokhman: Stop Nyinyir pada Anies dan Pencitraan
Baca Juga: Negara Berduka, Tiba-tiba Kantor Staf Presiden Sampaikan Belasungkawa
Lebih lanjut, Rizal Ramli juga mengatakan bahwa Pemerintah pusat tidak memiliki konsistensi antara visi, strategi, personalia dan implementasi.
Menurutnya, Pemerintah hanya banyak menebar janji, tetapi implementasinya masih payah.
Tidak ada konsistensi antara visi, strategi, personalia dan implementasi. Janji berjibun, pelaksanaan payah," pungkasnya.***