MANTRA SUKABUMI - Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan menentang terkait kebijakan pemerintah soal pembukaan investasi terhadap industri miras.
Penolakan investasi untuk industri miras ini menurut Aboe Bakar Alhabsyi merupakan upaya membela kepentingan rakyat.
Aboe Bakar Alhabsyi menjelaskan, kepentingan rakyat yang akan terancam ketika inventasi dalam industri miras ini dibuka adalah dimensi ekonomi, keselamatan jiwa, sosial, maupun politik.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Kabar Gembira, Per Tanggal 28 Februari 2021 Kasus Covid 19 Mulai Menurun
"Kami menolak adanya investasi minuman keras," ujar Aboe Bakar Alhabsyi seperti yang dilansir Mantrasukabumi.com dari Antaranews pada Senin, 1 Maret 2021.
Hal itu disampaikannya dalam acara pembukaan rapat kerja nasional (rakernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta.
Aboe Bakar Alhabsyi menerangkan, pihak saat ini akan membahas strategi penolakan investasi miras ini pada rakernas-rakernas selanjutnya.
Tentunya pembahasan ini akan dilakukan oleh bidang hukum PKS yang rencananya dilakukan secara nasional.
"Bidang hukum akan membahas semua. Kita lihat sikap sekarang sudah kelihatan, kami menolak investasi ini dibebaskan. Akan dibacakan sikap-sikap ini secara nasional," tuturnya.
Baca Juga: Dituding Pelakor Kelas Atas, Dewi Perssik Meradang: Kalau Gak Terbukti, Lu yang Gue Penjarain
Baca Juga: Meninggal Karena Masalah Jantung dan Paru-paru, Ini Cerita Mahfud MD Selama Artidjo Alkostar Dirawat
Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap seluruh kader partai untuk berjanji kerjasama dalam hal ini dengan membantu berkomunikasi bersama seluruh elemen masyarakat sipil.
Hal itu harus dijalankan dengan menjaga pesan persahabatan, kemaslahatan, dan memberikan solusi bagi seluruh masyarakat.
"Hadirnya PKS harus menjunjung pesan persahabatan, tidak permusuhan. PKS harus membawa kemaslahatan, bukan kemudaratan," ucapnya
"Kehadiran PKS harus menjadi bagian dari solusi bukan dari permasalahan," Katanya.
Baca Juga: Ratusan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Jalani Suntik Vaksin Tahap Pertama
Baca Juga: Tanggapi Soal Pelegalan Miras, Arie Untung: Miras Tidak Pernah Sejalan dengan Pancasila
Peraturan Presiden (Perpres) ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Februari 2021.
Perpres itu adalah tentang membuka investasi dalam industri miras. Seperti yang tertulis dalam nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.***