Klaim Jhoni Allen Dapat Dukungan Negara, Menkopolhukam, Depkumham dan Kepolisian Akan Diuji dalam Praktek KLB

4 Maret 2021, 08:35 WIB
Jhoni Allen Marbun menanggapi dirinya yang dicap penghianat usai dipecat dari Partai Demokrat dengan dugaan terlibat KLB.* /Tangkap layar YouTube/Najwa Shihab

MANTRA SUKABUMI - Andi Arief menyebut bahwa klaim Jhoni Allen dan kawan-kawan mendapat dukungan dari Negara.

Menurut Andi Arief hal itu akan diuji dalam prakteknya nanti, apakah akan membiarkan KLB terlaksana, atau menghormati AD ART partai.

Pernyataan Andi Arief tersebut ditulis langsung olehnya melalui akun twitter pribadinya.

Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian

Baca Juga: Jokowi Cabut Perpres Miras, Natalius Pigai: Karena Saya Bungkam Buzzer, Kemampuan Saya Lebih Brilian

"Klaim Jhoni Allen dan kawan-kawan mendapat dukungan negara diuji dalam praktek," cuit Andi Arief seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @Andiarief__ pada Kamis, 4 Maret 2021.

Dirinya mempertanyakan sikap negara dalam hal ini Menkopolhukam, Depkumham dan Kepolisian Negara Indonesia.

"Menpolhukam, depkumham dan kepolisian apakah akan hormati AD ART Partai," jelasnya.

Menurutnya, sesuai dengan AD ART partai, KLB harus mendapat izin dari ketua Majelis Tinggi Partai, dalam hal ini SBY.

Baca Juga: Walau Partainya Sedang Memanas, Andi Arief Dukung Jokowi Izinkan Asing Cari Harta Karun di Indonesia

"KLB harus dapat izin ketua majelis tinggi partai dalam hal ini Pak SBY," ujarnya.

Jika tidak, maka praktek KLB yang akan dilaksanakan oleh Joni Allen dan kawan-kawan itu hanya kerumunan ilegal.

"Kalau tidak ada izin majelis tinggi KLB adalah kerumunan ilegal," katanya.

Sebelumnya, Andi Arief mengatakan bahwa  Niat Joni Allen dan kawan-kawan sudah diantisipasi sejak lama dengan konsep Majelis Tinggi.

Andi Arief berkata saat ini Demokrat belajar kepartaian Indonesia, bagai mana partai bisa direbut bahkan dijual.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Andi Arief melalui akun twitter pribadinya pada 4 Maret 2021.

Baca Juga: Rasulullah SAW Melarang Mandi di 3 Waktu ini, Paling Fatal Bisa Menyebabkan Kematian

"Demokrat belajar sejarah kepartaian Indonesia bagaimana partai bisa direbut paksa/dijual," cuit Andi Arief seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @Andiarief__ pada Kamis, 4 Maret 2021.

Menurutnya, konsep Majelis Tinggi menjadi kunci untuk mencegah cara brutal pengambilalihan partai.

"Konsep majelis tinggi "kunci" agar cara brutal pengambilalihan bisa dicegah," tulisnya.

Andi Arief menuturkan bahwa konsep Majelis Yinggi menjadi penjaga ideologi sekaligus continuitas partai.

Baca Juga: Presiden Jokowi Batalkan Perpres Miras, Ma'ruf Amin: Pemerintah Komitmen Jadikan Indonesia Pusat Halal Dunia

Baca Juga: Andi Arief: Niat Jhoni Allen dan Kawan-kawan Sudah Kita Antisipasi Lama dengan Konsep Majelis Tinggi

Sehingga kata Andi Arief, niat Joni Allen dan kawan-kawan sudah diantisipasi sejak lama oleh Demokrat.

"Majelis tinggi jadi penjaga ideologi sekaligus continuitas partai. Niat Joni Allen, dll sdh kita antisipasi lama," ucapnya.

Sebelumnya Andi Arief mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pileg yang berbarengan dengan Pilpres itu menggunakan hasil pemilu sebelumnya.

"PILEG  berbarengan dengan pilpres menggunakan suara hasil pemilu sebelumnya seperti saat ini," katanya.

Baca Juga: Dinilai Berbahaya bagi Kesehatan Tubuh, Ternyata 5 Bagian Ayam ini Jangan Terlalu Sering Dikonsumsi 

"menjadi faktor pemburu rente dan kekuasaan memilih jalan pintas merebut partai yg suara signifikan," tuturnya menambahkan.

Ia juga mengungkapkan bahwa suara 7,8 persen partai Demokrat sedang diburu dan akan dijual untuk kedaraan Pilpres.

"Suara 7,8 persen partai Demokrat yang sedang diburu dan akan dijual agar bisa nyapres," pungkasnya.***

Editor: Fauzan Evan

Tags

Terkini

Terpopuler