MANTRA SUKABUMI - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada masyarakat untuk mencintai Produk lokal dan membenci produk luar negeri.
Dalam hal ini, Pengamat Politik sekaligus Filsuf Rocky Gerung menanggapi terkait pernyataan presiden Jokowi tersebut.
Ia mengatakan bahwa itu adalah kekonyolan presiden yang membuat menterinya ribut atas pernyataan tersebut.
Baca Juga: Kamu Senang Shopping? Coba Cari Tahu Tipe yang Manakah Kamu
Baca Juga: Ratusan Kader Demokrat ke Bandara Kualanamu, Minta Moeldoko Pulang, Andi Arief Bicara 3 Kemungkinan
Pasalnya, Menteri perdagangan meminta agar masyarakat tidak memperpanjang atas pernyataan presiden Jokowi tersebut.
Hal ini disampaikan langsung oleh Rocky Gerung melaui unggahan video kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Jum'at 5 Maret 2021.
"Jadi kerumitan itu, atau sebut saja kekonyolan presiden yang menyebabkan menterinya jadi ribu segala macam," ucap Rocky Gerung, seperti dikutip mantrasukabumi.com dalam unggahan video kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Jum'at 5 Maret 2021.
Rocky Gerung mengatakan bahwa presiden Jokowi memang tidak pernah konsisten bahkan dalam bernarsi.
Baca Juga: Kabar Terkini KLB di Deli Serdang, Andi Arief: Saya Sudah Ingatkan Mahfud MD
"Orang menilai presiden tidak pernah konsisten bahkan dalam narasi," ucap selanjutnya.
Dari kasus tersebut Rocky Gerung mengatakan bahwa kesibukan istana sekarang adalah berupaya tenang ketika presiden di depan Mic.
"kesibukan istana sekarang adalah berupaya untuk tenang jika presiden ada di depan Mic, jadi semua siap-siap," tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa seorang presiden tidak boleh berpidato dengan mengatakan bahwa kita harus membenci produk asing.
Baca Juga: Tak Hanya Picu Kanker, Ternyata Sering Makan Kerupuk Bisa Sebabkan 6 Penyakit ini
Pasalnya, pidato presiden tidak hanya dilihat oleh lokal melainkan semua negara, bagaimana jika hal tersebut merusak etika perdagangan luar negeri.
"Presiden itu tidak boleh berbicara seperti, pidato presiden itu bukan hanya dilihat oleh orang lokal, melainkan semua negara," pungkasnya.***