MANTRA SUKABUMI - Pengamat Politik Ubedilah Badrun mencurigai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat adalah langkah intervensi untuk melakukan agenda terselubung eksternal.
Hal itu dilihat Ubedilah Badrun dari ngototnya sebagian anggota Partai Demokrat melakukan KLB ini hingga tidak mengindahkan aturan.
KLB yang digelar di Sumatera Utara ini diikuti oleh mantan-mantan kader Partai Demokrat, sehingga kegiatan tersebut jelas menyalahi AD/ART.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
"Saya heran dengan ngototnya upaya melakukan KLB ilegal oleh mantan-mantan Kader Demokrat," terangnya seperti yang dilansir Mantrasukabumi.com dari Antaranews, Sabtu 6 Maret 2021.
"KLB itu sudah sangat jelas menyalahi AD/ART, karena diusung dan dihadiri oleh mantan-mantan kader partai," ucapnya
Ia pun menegaskan, karena tidak memenuhi syarakat yang terdapat pada AD/ART partai yang sah, KLB tersebut ilegal.
Sementara itu yang begitu gigih mengupayakan dan mengusung KLB ini adalah mantan kader yang dipecat secara tidak hormat.
Baca Juga: Soal KLB Partai Demokrat, Anissa Pohan: Keadilan Sudah Lama Pergi dan Tidak Pernah Kembali
"Realitas itu memungkinkan dugaan bahwa KLB ilegal itu ada apa-apanya," katanya.
"Muncul dugaan kuat yang makin diketahui publik siapa sesungguhnya di balik para mantan kader ini," tuturnya
Ia menerangkan pergerakan ini cukup sistematis dan masif hingga digelarnya KLB untuk melemahkan Partai Demokrat.
"Kalau kita analisis siapa yang paling diuntungkan dengan melemahnya Partai Demokrat, lalu kita hubungkan dengan pencapresan 2024, kita bisa melihat benang merahnya," ucapnya
Sementara itu, analisis serupa disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Research Center dan Consulting, Syarwi Pangi Chaniago menerangkan, yang paling diuntungkan dalam sebuah rekayasa politik bisa membantu untuk memetakan aktor sebenarnya.
Baca Juga: Inilah Bacaan Sholat Sunnah Subuh Berikut Doa-nya yang Jarang Diketahui
"Sesungguhnya perpecahan dalam Partai Demokrat ini bencana besar demokrasi," ucapnya
"Dengan pola politik yang membelah ini akan membuat politik menjadi tidak sehat dan demokrasi juga tidak sehat," tuturnya***