MANTRA SUKABUMI – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko akan segera melaporkan penyelesaian konflik agraria antara petani di wilayah Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara (Sumut) dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II.
“Hasil pertemuan tersebut akan segera saya laporkan kepada Presiden,” ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Maret 2021.
Sebelumnya Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden (KSP) memfasilitasi dialog antara petani desa Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara dengan PTPN II.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Langkah tersebut dilakukan Moeldoko untuk memastikan adanya solusi terbaik bagi konflik agraria yang terjadi antara kedua pihak.
“Saya minta Selasa nanti segera diselesaikan. Jangan lagi banyak yang diperdebatkan. Ini pertemuan terakhir untuk menyelesaikan konflik ini,” tutur Moeldoko di Medan, Sumut, Sabtu lalu.
Dalam empat kali rapat tingkat menteri yang digelar Kantor Staf Presiden, sejak warga Simalingkar dan Sei Mencirim diterima Presiden pada 27 Agustus 2020, PTPN II diminta menyediakan lahan perumahan dan pertanian bagi anggota serikat tani yang sudah diverifikasi.
Anggota serikat tani yang sudah diverifikasi akan dibangunkan rumah di atas lahan seluas 150 meter persegi tiap kepala keluarga dan skema pinjam pakai lahan produksi 2500 m2/ KK yang masa pakainya 35 tahun. Tak hanya itu, lahan tersebut dapat diperpanjang sesuai kondisi.
Dari hasil rapat itu, Moeldoko menambahkan, Pemerintah akan memberikan dukungan program pemberdayaan masyarakat, pasca redistribusi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 9 Maret 2021: Gawat, Nino Rebut Reyna dari Al dan Andin
“Keputusan rapat sebelumnya sudah saya laporkan kepada Presiden dan beliau menyetujui skema penyelesaian yang kita sepakati,” jelas Moeldoko, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari InfoPublik pada 9 Maret 2021.
Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin menjelaskan, lokasi untuk rumah sudah disiapkan dan tinggal proses finalisasi. Begitu juga dengan lahan pertaniannya.
“Pada intinya kami tetap mengikuti keputusan hasil rapat,” kata Irwan.
Sementara perwakilan para petani Imam Wahyudi mengungkapkan, dengan adanya pertemuan dengan KSP dan PTPN II bisa mendapat solusi yang terbaik dan segera direalisasikan.
Namun sambil menunggu realisasi penyelesaian konflik, Imam berharap, para petani bisa mulai bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
Baca Juga: Diduga Langgar Prokes, GPI Laporkan Panitia KLB Demokrat ke Bareskrim Polri
Hadir mendampingi Moeldoko, Deputi II KSP Abetnego Tarigan menjelaskan, pihaknya mengawal implementasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial agar berjalan dan tercapai sesuai Visi Misi Presiden. Penyelesaian konflik agraria merupakan bagian dari agenda program prioritas nasional yang dikawal oleh KSP.
“Salah satu konflik yang diterima dan menjadi prioritas untuk diselesaikan adalah kasus Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang berkonflik dengan PTPN II di Sumatera Utara,” ujar Abetnego.
Sebagai informasi, pada 27 Agustus 2020, sebanyak lima orang perwakilan Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang sebelumnya melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta ditemui oleh Presiden.
Baca Juga: Manfaatkan Sumber Daya Alam Indonesia, Presiden Jokowi: Tempuh 3 Langkah
Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendengarkan duduk permasalahan yang dialami oleh para petani dan pada akhirnya memberikan arahan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk segera menyelesaikan tuntutan petani. ***