MANTRA SUKABUMI – Terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam Kongers Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang masih menjadi topik yang dibicarakan oleh publik.
Sebab, KLB tersebut digagas oleh sejumlah kader lama Partai Demokrat untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
Meski tidak ikut serta dalam kegiatan KLB tersebut, namun salah satu mantan kader Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean ungkap alasan kenapa banyak kader yang meninggalkan partai yang dibentuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Menurutnya, Partai Demokrat yang dipimpin oleh SBY dan AHY merupakan salah satu partai politik (parpol) yang paling banyak ditinggalkan oleh kadernya.
Selain itu, Ferdinand Hutahaean mengatakan kader yang memilih untuk meninggalkan Partai Demokrat adalah karena kecewa dengan visi dan misi partai tersebut yang menurutnya sudah tidak sejalan.
“Demokrat era SBY-AHY, jadi salah satu parpol yang paling banyak ditinggal kadernya. Ada kader yang kecewa dengan visi misi Demokrat yang sudah tak sejalan,” jelas Ferdinand Hutahaean, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari cuitan di akun Twitter @FerdinandHaean3 pada Selasa, 09 Maret 2021.
Ferdinand Hutahaean kemudian menyebut sejumlah nama kader yang menurutnya sudah tak sejalan dengan partai tersebut, dan memilih meninggalkan Partai Demokrat.
Nama-nama mantan kader Partai Demokrat tersebut diantaranya Ruhut Sitompul, Hayono Isman, petinju Chris John hingga dirinya, Ferdinand Hutahaean.
Baca Juga: Rasulullah SAW Melarang Mandi di 3 Waktu ini, Paling Fatal Bisa Menyebabkan Kematian
Sebelumnya, dalam cuitan lain Ferdinand Hutahaean memberikan tanggapan mengenai KLB, dengan menyatakan bahwa Partai Demokrat harus percaya diri jika KLB tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Menurut Ferdinand Hutahaean, kubu AHY dan SBY perlu percaya diri jika KLB yang dilakukan Moeldoko merupakan KLB abal-abal, maka akan ditolak disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Saranku, Demokrat harus percaya diri bahwa KLB ini betul abal2 dan tidak sesuai AD/ART, maka akan ditolak disahkan oleh Kemenkumham,” ujarnya.
Menurutnya, lebih baik membiarkan kelompok Partai Demokrat kubu KLB untuk melakukan upaya politik dan hukum, meskipun dirinya menilai upaya tersebut sia-sia karena tidak sesuai dengan AD/ART.
“Biarkan kelompok KLB melakukan upaya politik dan upaya hukumnya karena akan sia-sia bila tdk sesuai AD/ART,” tuturnya.
“Kita sudahi bicara KLB ini, ayo bicara tentang negara,” pungkasnya.***