MANTRA SUKABUMI - Kasus kudeta partai Demokrat semakin memanas setelah KSP Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum partai versi KLB Sumut.
Partai Nasdem juga ikut berkomentar dalam kasus tersebut, ia meminta kepada KSP Moeldoko untuk mundur dari jabatannya.
Pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh ahli hukum tata negara Refly Harun, ia mengatakan bahwa kunci jabatan partai Demokrat dipegang keluarga SBY.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Dahsyatnya Kalimat Dzikir ini, Pahalanya Melebihi Infak Segunung Emas
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Refly Harun melalui unggahan video kanal YouTube Refly Harun pada Senin 15 Maret 2021.
"Karena SBY itu menjadikan Partai Demkorat yang tadinya partai terbuka menjadi partai kelaurga di mana jabatan kunci dipegang semua oleh keluarga SBY," ucap Refly Harun, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari video yang diunggah kanal YouTube Refly Harun pada Rabu 17 Maret 2021.
Refly Harun juga mencontohkan jabatan kunci di Partai Demokrat seperti Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum, juga Wakil Ketua Umum dipegang oleh anggota keluarga SBY.
Kendati demikian Refly Harun mengkritik pengangkatan AHY yang tiba-tiba menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tanpa ada kaderisasi yang transparan.
Meski ia mengatakan AHY memiliki karier di dunia politik hingga disebut menjadi calon presiden tahun 2024, kaderisasi partai politik tetap harus ditaati.
"Bagaimana mungkin AHY menjadi Ketua Umum partai politik tanpa kaderisasi yang jelas, tanpa bagaimana dia meniti jenjang kariernya," ucap selanjutnya.
Baca Juga: 19 Bentuk Durhaka Anak kepada Orang Tua, Salah Satunya Lebih Pentingkan Istri
Tetapi di sisi lain, dirinya juga tidak membenarkan pengankatan Moeldoko. Pasalnya, ini merupakan konflik internal Partai Demorat yang tidak patut diikut campuri pihak eksternal, terlebih lagi oleh seorang KSP.
"Sisi lain yang paling penting adalah bagaimana pun sukar membenarkan keterlibatan pihak lain, dalam konflik internal partai demokrat, apalagi langsung menjadi ketua umum yang terkesan ada hostile takeover," tuturnya.
Refli melanjutkan, seandainya konflik internal Partai Demokrat mengadakan KLB dan melibatkan pihak lain terkhusus KSP, publik akan melihat ini sebagai sengketa.
Baca Juga: Tanggapi Sidang Habib Rizieq, Tokoh Papua: Kasus Kerumunan Saja Dibuat Susah seperti Teroris
"Maka orang akan melihatnya sebagai sengketa antar internal partai demokrat yang sebenarnya mudah saja diselesaikan di antara mereka, dengan mahkamah partai politik atau dengan pengadilan," ujar Refly.
Ia menegaskan, ini adalah soal etika pejabat publik, yang seharusnya sudah dipahami oleh Moeldoko.
"Tapi tetap saja menerima jabatan ketua umum itu, awalnya by accident, lama-lama by intention," pungkasnya.***