MANTRA SUKABUMI – Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) merilis jumlah penduduk Indonesia. BPS Bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan hasil sensusnya pada tanggal 21 Januari 2021.
SP2020 merupakan Sensus Penduduk pertama yang menggunakan data registrasi kependudukan sebagai basis data. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia.
Bertempat di Hotel Borobudur dan disiarkan secara live melalui Webinar Zoom dan Youtube, BPS bersama dengan Kemendagri menyelenggarakan rilis bersama Data Sensus Penduduk 2020 dan Data Administrasi Kependudukan 2020.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Wajib Tahu, 2 Kalimat Dzikir ini Amat Dibenci Iblis, Jangan Tidak Membacanya
Dikutip mantrasukabumi.com dari laman resmi BPS pada 17 Maret 2021, turut bergabung secara virtual Gubernur, Bupati, Walikota, perwakilan Kementerian/Lembaga, dan awak media.
Muhammad Hudori, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri dalam rilisnya menyampaikan bahwa rilis ini dilaksanakan untuk pertama kalinya sebagai wujud koordinasi dan kolaborasi instansi pemerintah dalam mewujudkan satu data yang diawali dengan satu data kependudukan.
Jumlah penduduk dari hasil registrasi di semester II (Desember) tahun 2020 disampaikan Hudori sebanyak 271 juta jiwa. Sementara capaian perekaman KTP elektronik di 2020 telah mencapai 99,11%.
Hudori juga menyampaikan sebuah fakta menarik, bahwa terdapat sekitar 17 ribu penduduk dengan rentang usia 100 s.d 115 tahun di Indonesia.
Kepala BPS dan Sekjen Kemendagri kemudian bersama-sama merilis hasil SP2020 dan mengumumkan bahwa pada September 2020 jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa.
“Data hasil SP2020 dan data registrasi kependudukan oleh Dirjen Dukcapil diharapkan dapat saling melengkapi untuk dapat dimanfaatkan diberbagai bidang,” ungkap Kecuk.
SP2020 diakui Kecuk berjalan penuh tantangan di tengah kondisi Pandemi. Beberapa karakteristik penduduk menjadi tidak dapat diperoleh karena proses bisnis melalui banyak penyesuaian.
Baik Hudori maupun Kecuk mengakui bahwa hasil SP2020 ini telah selaras dengan data Adminduk 2020 tertutama pada level nasional.
Sementara pada tingkat provinsi, perbedaan jumlah penduduk antara hasil SP2020 dan data Adminduk merupakan gambaran banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan, baik untuk keperluan bekerja, sekolah, maupun alasan lainnya.
Baca Juga: Bersama Jusuf Kalla, Anies Baswedan Kukuhkan Pengurus DMI DKI Jakarta
Semoga dengan adanya rilis bersama data penduduk antara BPS dan Kemendagri, kebijakan dapat disusun dan disesuaikan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia maju. ***