Rocky Gerung Sebut Pecat Moeldoko Berarti Menutup KSP, Tak Ada yang Mampu Menggantikannya

MANTRA SUKABUMI - Ali Mochtar Ngabalin menyatakan bahwa tidak ada yang mampu menggantikan Moeldoko di KSP, sebab kepiawaian Moeldoko untuk masuk ke berbagai pihak diakui oleh publik. Makanya dia meminta kepada publik jangan lagi meminta presiden untuk memecat Moeldoko dari jabatan kepala KSP.

Menanggapi hal ini, Rocky Gerung baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan jika tidak ada yang bisa menggantikan Moeldoko sebagai seorang KSP.

Menurut Rocky Gerung, keputusan memecat Moeldoko sebagai KSP berarti juga menutup KSP, lantaran menurutnya tidak ada yang bisa menggantikan Moeldoko.

Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT

Baca Juga: Tanggapi Tantangan Yahya Waloni yang Siap Dilaporkan, Ferdinand: Kalau Dibiarkan akan Terus Berulah

“Memberhentikan Moeldoko artinya menutup KSP itu,” ujar Rocky Gerung, dikutip mantrasukabumi.com, dari kanal Youtube, Minggu, 4 April 2021.

“Karena gak ada orang yang bisa gantikan Moeldoko kan, yang punya kemampuan untuk kasak-kusuk,” lanjut dia.

Rocky Gerung menyinggung kemampuan Ali Mochtar Ngabalin dalam “kasak-kusuk” hanya dilakukan di wilayah-wilayah yang memungkinkan memunculkan sensasi.

“Kalau saudara Ngabalin, ya kasak-kusuknya di wilayah-wilayah yang memungkinkan ada sensasi aja tuh,” ujarnya.

Baca Juga: Netizen Singgung Jokowi di Pernikahan Atta dan Aurel, Ferdinand Hutahaean: HRS Ditahan Bukan Langgar Prokes

Baca Juga: Ali Ngabalin Tak Bisa Tolak Amanah Presiden Tuk Gantikan Moeldoko, Natalius Pigai: Mau Dongkel Atasannya

Pada pernyataan lain, Rocky Gerung menjelaskan jika sejatinya saat ini publik sudah tidak memperdulikan apakah Moeldoko mundur atau tidak.

“Publik sudah putuskan sendiri itu, jadi kalau dibilang sebaiknya Moeldoko tidak mundur, ya iya Negara menginginkan Moeldoko tidak mundur,” ujar Rocky Gerung.

“Jadi Moeldoko mundur atau tidak, fakta moralnya publik tidak percaya lagi terhadap Moeldoko,” lanjutnya.

Pengamat politik ini juga menyinggung jika kasus yang terjadi di Partai Demokrat ini sebenarnya bukan merupakan sebuah kasus hukum.

Sehingga menurutnya, kasus yang terjadi di Partai Demokrat yang juga melibatkan nama Kepala Staf Presiden Moeldoko tidak seharusnya sampai dibawa ke Kemenkumham, bisa diselesaikan di internal Partai Partai Demokrat.***