MANTRA SUKABUMI - Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat yakni Herman Khaeron menanggapi penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud.
Menurut Herman Khaeron menilai kemungkinan pemerintah tidak menganggap penting kementerian riset dan teknologi.
Herman Khaeron mengatakan tidak seperti BKPM yang naik kelas menjadi kementerian investasi.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: Waspada, Mie Instan Ternyata jika Dikonsumsi secara Rutin Dapat Timbulkan Kanker
"Kemenristek akan digabung ke Kemendikbud, sepertinya pemerintah memandang tidak penting ristek," ucap Herman Khaeron sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twiteernya @akang_hero pada 10 April 2021.
Politisi Partai Demokrat tersebut membenarkan pernyataan dari menteri Perdagangan yang mengatakan untuk terus berdagang.
"lain halnya dengan BKPM yang naik kelas menjadi Kementerian Investasi. Benar kata mendag Lutfi, mari kita dagang." ujar Herman Khaeron menambahkan.
Sebelumnya di dalam rapat paripurna DPR RI pada 9 April 2021 bahwa telah disetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021.
Baca Juga: Akui Banyak Kebohongan Jokowi yang Diumbar Netizen, Amien Rais: Sebetulnya Saya Kasihan Sama Anda
Surat Presiden tersebut menyatakan perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah DPR RI pada 8 April 2021.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan rapat pengganti Bamus DPR RI telah menyepakati Surat Presiden tersebut yaitu,
Pertama adalah penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi
Kedua adalah Bamus DPR juga menyepakati pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Baca Juga: Meski Belum Ada Gempa Susulan, BMKG Himbau Masyarakat di Daerah ini Tetap waspada
Baca Juga: Cak Nun Sindir Para Pejabat Indonesia: Kalau Ia Naik ke Kursi Dibiayai oleh Tauke atau Cukong
Senada dengan Herman Khaeron, sebelumnya Politisi Partai Keadilan Sejahtera yakni Mardani Ali Sera pun menyoroti sikap inkonsistensi Jokowi soal kementerian investasi.
Menurut Mardani Ali Sera bahwa investasi akan sia-sia jika tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi tidak jadi prioritas pemerintah dibawah pimpinan Jokowi.
Mardani Ali Sera mengatakan bahwa Investor akan datang jika korupsi tidak ada dan disertai dengan sikap birokrasi yang melayani.***