MANTRA SUKABUMI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan hal yang kontroversial, mulai dari mengeluarkan SP3 kasus BLBI disusul dengan hilangnya nama politisi PDI Perjuangan Herman Hery dalam dakwaan kasus korupsi bantuan Covid-19 yang melibatkan mantan Mensos Juliari.
Hal serupa yang mencoreng muka lembaga anti rasuah ini adalah munculnya pengakuan dari walikota tanjung balai merasa diperas oleh oknum KPK yang siap menyelesaikan kasus korupsinya.
Menanggapi beberapa kasus yang mencoreng nama baik KPK ini, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan alias Gus Umar belum lama ini mengaku muak dengan berita-berita yang muncul terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: Jawaban Ustadz Yusuf Mansur Soal Kezaliman pada Habib Rizieq: Saya Ga Paham, Makanya Saya Doa
Gus Umar sangat muak dengan KPK yang selama ini membuat kebijakan dan langkah kontroversial
"Makin muak lihat @KPK_RI. Stlh SP3 BLBI
Penyidik jadi Markus," cuit Gus Umar, dikutip mantrasukabumi.com, dari akun twitternya, Jum'at, 23 April 2021.
Dengan beberapa permasalahan yang terjadi pada KPK tersebut, Gus Umar menilai lembaga anti korupsi itu kini telah layak untuk dibubarkan.
"Skrg angg DPR dalam korupsi Bansos ngilang dari dakwaan. #KPKSudahLayakBubar," ucapnya menambahkan.
Baca Juga: Buka Suara tentang Kehamilan Nathalie Holscher, Sule: Saya Diam bukan Berarti Tidak Ikhtiar
Lebih lanjut, rusaknya lembaga anti rasuah tersebut menurut Gus Umar terjadi akibat dilakukannya Revisi Undang-Undang (UU) KPK oleh pemerintah pada tahun 2020 lalu.
Maka dari itu, ia kembali meminta agar KPK segera dibubarkan.
"Revisi UU @KPK_RI yg bikin KPK rusak. #BubarkanKPK" ujar Gus Umar.
Baca Juga: Ikatan Cinta 23 April 2021: Lewat Pak Sanusi, Mama Rosa Akhirnya Tahu Soal Pembongkaran Makam Roy
Seperti diketahui, KPK baru-baru ini membuat manuver yang dianggap kontroversial, mulai dari menerbitkan SP3 Kasus BLBI, terungkapnya penyidik KPK yang bermain dibalik kasus korupsi serta hilangnya nama politisi PDI Perjuangan dalam dakwaan kasus korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan mantan Mensos Juliardi.***