MANTRA SUKABUMI - Mantan sekertaris kementrian BUMN Said Didu mengatakan beban berat presiden mendatang.
Menurut Said Didu siapapun yang menjadi presiden mendatang akan menghadapi persoalan utang yang sangat berat.
Said Didu mengatakan bahwa warisan utang tersebut berjumlah sekitar 10 ribu trilyun rupiah.
Baca Juga: BCL Pamer Foto dengan Pose Tatapan Menggoda Buat Netizen Salfok: Ya Tuhan, Gak Ada Obat
Baca Juga: Presiden Jokowi Copot Jabatan Menag Yaqut Cholil Quomas, Cek Faktanya
Kemudian Said Didu menambahkan bahwa jumlah tersebut belum termasuk utang dari BUMN.
Lalu Said Didu mengungkapkan pemerintah nantinya akan membayar utang tersebut dengan cara mencicil sekitar seribu trilyun pertahun.
"Siapapun jadi Presiden setelah 2024 akan menghadapi persoalan utang yang sangat berat," ujar Said Didu sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitternya @msaid_didu pada 10 Juni 2021.
"karena diperkirakan menerima warisan utang lebih Rp 10.000 trilyun (belum termasuk utang BUMN)," tutur Said Didu.
"dan harus mencicil pembayaran utang sekitar Rp. 1.000 trilyun per tahun," ucap Said Didu menambahkan.
Sebelumnya Eks sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu mengomentari terkait rencana kenaikan pajak.
Menurutnya, kenaikan pajak tersebut bukan sepenuhnya kesalahan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Said Didu menilai, Kementerian Keuangan tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas berbagai kebijakan ekonomi dan keuangan yang selama ini dibuat.
Baca Juga: Disentil Anggota DPR, Mahfud MD Beri Jawaban Menohok: Coret saja, Anda Punya Orang dan Fraksi
"Melonjaknya utang, rencana kenaikan pajak serta kebijakan ekonomi dan fiskal dan lain-lain tidak bisa sepenuhnya kesalahan Menkeu," kata Said Didu.
Said Didu menilai, Sri Mulyani hanyalah seorang bawahan yang diberikan tugas mencari pemasukan uang untuk membiayai program yang diinginkan presiden.
Berbagai kebijakan dalam sektor keuangan tersebut kembali lagi merupakan tanggungjawab dari kepala negara.***