MANTRA SUKABUMI - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melarang pelaksanaan Sholat Idul Adha di kawasan zona merah Covid-19.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda mengungkapkan untuk pelaksanaan Sholat Idul Adha yang dilanjutkan dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban akan sangat rawan dan bisa menjadi cluster baru penularan virus Covid 19.
Terutama di kawasan zona merah. Menurutnya, sepanjang pandemi Covid 19 ini belum surut dan malah mengalami peningkatan sampai saat ini, pelaksanaan Sholat Idul Adha tahun ini dikawasan zona merah tidak bisa dilakukan.
Hal ini ditetapkan MUI dalam Fatwa No. 36 Tahun 2020 tentang Sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Qurban di saat Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Profil dan Biodata Sandrinna Michelle Pemeran Wulan di Sinetron Dari Jendela SMP SCTV
Baca Juga: 9 Cara Mudah Hindari Kebiasaan Nonton Film Porno, Cari Hiburan Alternatif Salah Satunya
“Kita ketahui bahwa sholat Idul Adha adalah sunnah muakkadah yang menjadi syiar keagamaan, sehingga umat Islam punya keinginan kuat melaksanakan. Kita ingin melaksanakan ini secara berjamaah, tetapi dalam keadaan seperti ini, jika suatu daerah zonanya merah, maka tidak diperkenankan melaksanakan di masjid atau tempat terbuka, ” ujarnya, Rabu, 23 Juni 2021 dalam konferensi pers Pelaksanaan Idul Adha 1442 H, Aman Covid-19 yang digelar BNPB, seperti dilansir mantrasukabumi.com dari laman MUI.
Namun, sebaliknya untuk di zona hijau dan kuning, Sholat Idul Adha diperkenankan untuk dilaksanakan namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
“Bila zona hijau, diperbolehkan sholat idul adha berjamaah tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, sebelum masuk lokasi dites suhu, ada tempat cuci tangan dan hand sanitizer dan protokol lainnya. “Terkait penyembelihannya, Komisi Fatwa MUI menghimbau melaksanakan penyembelihan qurban tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah dan meminimalisir potensi penularan. Di zona hijau, pihak yang terlibat penyembelihan harus menjaga jarak fisik. Kalau di zona merah, tetap tidak diperbolehkan, diarahkan ke rumah potong hewan,” sambungnya.
Dia menyampaikan juga, terkait qurban memang tidak bisa diganti dengan uang atau barang yang senilai.
Baca Juga: Said Didu Sindir Jokowi Unggul dari 6 Presiden Indonesia Sebelumnya
Namun, skema membayar pihak lain agar dibelikan kambing dan hewan qurban itu masih diperbolehkan.
Karena itu, mewakilkan qurban kepada pihak lain diperkenankan untuk dilakukan. Komisi Fatwa juga menganjurkan masyarakat untuk memanfaatkan Hari Tasyriq yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah untuk berqurban. Sehingga acara qurban tidak dilaksanakan penuh dalam satu hari dan tiupun sebagai cara untuk meminimalisir kerumunan.
“Komisi Fatwa juga mengimbau agar pendistribusian hewan qurban diantarkan ke rumah masing-masing panitia,” ujarnya.
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi ikut menambahkan beberapa hal yang perlu dicermati pada saat penyembelihan hewan qurban di masa pandemi.
Pertama, proses penyembelihan hewan qurban, penggunaan alat potong bersama, kontak fisik saat mendistribusikan hewan qurban, interaksi antar petugas di lapangan, penggunaan peralatan dan perlengkapan terkait.
Kedia, dia berpesan agar daging sembelihan sebisa mungkin agar terhindar dari kontaminasi virus.
Masyarakat yang hadir di acara qurban juga dihimbau tidak berkerumun menyaksikan pemotongan hewan.
“Kami mengapresiasi dukungan MUI di masa pandemi dan kita harus berhati-hati karena setiap kegiatan harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Terimakasih atas berbagai upaya dari MUI, fatwa yang dikeluarkan, dan dukungan sehingga fatwa bisa sampai kepada panitia qurban nanti, ” pungkas Sonny.***