MANTRA SUKABUMI - Sebelumnya Pengadaan baju dinas berbahan merek ternama, yakni Louis Vuitton untuk anggota DPRD Kota Tangerang memantik reaksi publik.
Kali ini Anggaran pakaian dinas anggota DPRD Sulawesi Selatan nyaris mencapai Rp1 miliar.
Hal itu dilakukan dengan alasan dua tahun sebelumnya tak gelar pengadaan.
Baca Juga: Sea Group, Shopee dan Garena Sumbangkan 1.000 Tabung Oksigen dan 1 Juta Vaksin untuk Kemenkes
Dewan pun dinilai tak peka dengan kondisi pandemi, dan memancing reaksi publik.
Peneliti senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Herman menyebut dana itu tidak masuk dalam pemfokusan ulang atau refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
Wakil rakyat kita harusnya peka terhadap kondisi pandemi saat ini. Maka pengadaan pakaian dinas itu termasuk yang harusnya di-refocusing.
"Karena publik bisa menilai dengan jumlah alokasi anggaran sebanyak itu," kata dia, dalam keterangannya, dikutip mantrasukabumi.com dari akun instagram @kabar_makkassar pada 15 Agustus 2021.
Menurut Herman, tiga jenis pakaian dinas baru anggota DPRD Sulsel ini bukan hal yang mendesak di masa pandemi.
Terlebih, kata dia, tak ada hubungan antara baju baru dengan peningkatan kinerja Dewan.
"Tidak ada korelasinya itu. Saat ini sedang pandemi dan setiap OPD (organisasi perangkat daerah) diminta refocusing anggaran. Harusnya belanja ini termasuk di dalamnya," ujarnya.
Di pihak lain, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulsel Muh. Jabir menuturkan penganggaran baju dinas baru sedianya dilakukan setiap tahun.
Akan tetapi, itu tak dilakukan sejak tahun 2019 setelah pelantikan anggota dewan periode saat ini.
Rencana penganggaran baju dinas baru terdiri dari tiga jenis terdiri dari, pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR) dan pakaian dinas harian (PDS).
Dimana setiap anggota dewan kata Jabir mendapatkan tiga jenis pakaian tersebut dengan anggaran mencapai Rp935 juta.
Menurutnya hal itu wajar saja, karena sudah merujuk pada peraturan gubernur.***