MANTRA SUKABUMI - Hingga saat ini masih ramai di perbincangkan tentang video pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Video yang berdurasi sekitar 10 menit 20 detik tersebut terlihat Presiden Jokowi marah besar di depan para menteri kabinet Indonesia Maju.
Video tersebut sebetulnya dibuat saat sidang kabinet pada 18 Juni 2020 lalu yang digelar secara tertutup. Namun, Sekretariat Presiden baru merilis video tersebut pada Minggu 28 Juni 2020 kemarin.
Baca Juga: Suku Amazon Terpapar Corona, Pimpinan Adat Protes Aparat Keamanan karena Dianggap Bawa Virus
Baca Juga: MPR RI Sepakati Penghentian RUU HIP Setelah Sambangi PBNU di Jakarta
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengancam para menteri kabinet akan di-reshuffle jika kinerjanya tetap biasa saja di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Presiden Jokowi menegur kinerja para pejabat menteri di tengah pandemi saat ini yang tak mempunyai sense of crisis.
Pernyataan Presiden Jokowi akan lakukan resuffle dalam kabinet Indonesia Maju itu pun banyak menuai tanggapan dari berbagai tokoh di Indonesia, salah satunya pakar ekonomi senior Faisal Basri.
Faisal Basri menilai Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto merupakan sumber masalah dari lambatnya penanganan pandemi covid-19 (virus corona).
Baca Juga: Bejad, Sang Kakak Perkosa Kedua Adiknya Hingga Salah Satunya Hamil Karena Sering Tonton Video Porno
Baca Juga: Harga Bahan Pokok di Lokasi Tambang Emas Papua Tinggi, Beras Satu Karung Mencapai Rp2 Juta
Pria kelahiran tahun 1959 ini menilai Terawan sebagai kandidat pertama yang layak di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tidak bisa bisnis as usual, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan berulang kali dana ada tapi Kementerian Keuangan tidak bisa mencairkan uang kalau tidak ada rencana kerjanya. Sumber masalah adalah Kementerian Kesehatan yang tidak memasukkan rencana kerja, yang harus dipecat pertama Menteri Kesehatan," ungkapnya, Jumat (3/7/2020).
Faisal menyebut kerja maksimal Kementerian Keuangan menganggarkan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp641,17 triliun mandek karena realisasinya yang lamban. Kementerian Keuangan mencatat dana realisasi di bidang kesehatan baru tersalurkan sebesar 4,68 persen per 26 Juni 2020.
Baca Juga: Fenomena Aphelion Terjadi Sabtu Besok, LAPAN: 3 Pulau di Indonesia Akan Rasakan Suhu Lebih Dingin
Baca Juga: Naas, Seorang Penjual Kaos Kaki Ditemukan Tewas di Kota Sukabumi
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyebut kendala terletak pada kakunya sistem administrasi dan verifikasi insentif tenaga kerja dan lambatnya verifikasi klaim perawatan pasien di RS.
"Penyerapan di kesehatan masih rendah, mulai ada pergerakan tapi mudah-mudahan minggu depan akan bergerak cukup jauh dibandingkan minggu ini," katanya.
Artikel ini telah tayang sebelumnya di laman Galamedianews.pikiranrakyat.com dengan judul Faisal Basri Sebut Terawan Agus Putranto Kandidat Pertama yang Layak Di-reshuffle.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengaku kecewa dengan kinerja Kementeriannya dan menyinggung opsi perombakan kabinet kerjanya.
Dalam pemaparannya, Jokowi menyampaikan rasa kecewanya terhadap kinerja para Menteri yang dinilai tidak memiliki progres kemajuan yang signifikan.
Baca Juga: Pria Ini Meninggal Karena Positif Covid-19, Sehari Usai Unggah Penyesalan Akibat Hadiri Pesta
Baca Juga: AS Catat Kasus Harian Covid-19 Capai 50.000 Orang, Donald Trump Dukung dan Akan Gunakan Masker
"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat Perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," kata Jokowi dalam sebuah video yang diunggah melalui kanal Youtube sekretariat Presiden beberapa waktu lalu.**(Dicky Aditya/Galamedia PRMN)