MANTRA SUKABUMI – Pilkada 2020 rencananya akan segera digelar, meskipun di tengah pandemi yang sedang berlangsung.
Hal ini tentunya melalui bayak proses pertimbangan dari berbagai instrumen pemerintah, namun mungkin juga menuai banyak tanggapan dari bebagai pihak.
Meninjau dari bebagai aspek terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj, kali ini menyampaikan tanggapannya.
Baca Juga: Hati-hati, Kucing Bisa Menyeret Kita Kedalam Neraka
Sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari rri.co.id, bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj menilai, Pilkada serentak tahun 2020 banyak mudharat alias cenderung menyebabkan keburukan di tengah situasi Pandemi Covid-19.
"Ya banyak mudharatnya," kata Said dalam dialog kepada PRO-3 RRI, Senin 21 September 2020.
Dia pun mengungkapkan, keputusan PBNU yang meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menunda penyelenggaraan hingga berakhirnya proses tanggap darurat Covid-19, penuh dengan pertimbangan yang matang.
"Sebenarnya pemikiran itu sudah lama, sekitar satu bulan, tapi masih memikirkan dan merenungkan. Tapi melihat tanda-tanda pandemi ini semakin meningkat, makanya kita keluarkan himbauan," jelasnya.
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 9 Akan Segera Ditutup, Buruan Daftar, Begini Cara Daftar Bagi Peserta Baru
Menurut Said, melindungi kelangsungan hidup manusia dengan protokol kesehatan sangat penting dilakukan, ketimbang memaksakan gelaran Pilkada 2020.
"Karena kita prioritaskan kemanusiaan, dan keselamatan rakyat. Masalah politik bisa ditunda, tapi keselamatan tidak bisa ditunda," tegasnya.
"Bukan berarti kita pesimis, dan nakutin, atau mendahului takdir Allah SWT, tidak sama sekali tidak. Tapi melihat tanda-tanda, fenomena, dan gejala semakin meningkat Pandemi ini. Dan beberapa kiyai sudah menjadi korban," tambahnya.
Baca Juga: Inna Lillahi, Menteri Agama Dinyatakan Positif Covid-19
Karenanya, Said berharap agar anggaran Pilkada bisa direalokasi untuk penanganan wabah Covid-19 bagi masyarakat.
"Realokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial," pungkasnya.**