MANTRA SUKABUMI - Indonesia pada hari Jumat, 13 November 2020, mengatakan telah meminta otorisasi darurat untuk memulai kampanya vaksinasi massal pada akhir tahun, karena infeksi ccovid-19 di negara itu mencapai titik tertinggi baru setiap hari.
Dalam wawancara dengan sebuah media asing, Presiden Joko Widodo, yang biasa disapa Jokowi, mengatakan sudah ada rencana lanjutan untuk mendistribusikan vaksin ke seluruh negeri.
Jika persetujuan diberikan oleh badan obat dan makanan negara, yang dikenal dengan singkatan BPOM, itu berarti Indonesia dengan 270 juta orang, negara terpadat keempat di dunia akan menjadi yang pertama di dunia yang meluncurkan vaksin virus corona.
Baca Juga: Kampanye ShopeePay Deals Rp1 Lebih Meriah di 11 November
Baca Juga: Tuai Pro Kontra RUU Minol, Ternyata Alkohol Ada Manfaatnya Untuk Kesehatan
“Kami harapkan proses vaksinasi bisa dimulai akhir tahun ini menyusul serangkaian tes yang dilakukan BPOM,” kata Jokowi. Sebagimana dikutip mantrasukabumi.com dari channelnewsasia.com.
Indonesia telah berjuang keras untuk menekan virus corona selama berbulan-bulan. Pada hari Jumat, Indonesia mencatat 5.444 infeksi covid-19 baru, kenaikan harian terbesar dalam kasus.
Angka terbaru membuat total penghitungan covid-19 Indonesia menjadi 457.735. Negara ini memiliki beban kasus virus korona terbesar di Asia Tenggara meskipun para ahli kesehatan memperingatkan angka-angka itu kemungkinan lebih tinggi karena tingkat pengujian yang rendah.
Ada juga 104 kematian lainnya yang dilaporkan pada hari Jumat, menjadikan total kematian menjadi 15.037, tertinggi di Asia Tenggara.
"Kami akan menekan kasus-kasus tersebut agar mereka tetap flat dan kemudian kami akan menekannya dengan vaksin," kata Jokowi kepada Reuters di Istana Presiden.
Jokowi menambahkan bahwa memastikan keamanan vaksin adalah prioritas, dan petugas kesehatan, polisi, dan militer akan menjadi yang pertama dalam antrean ketika kampanye vaksinasi dimulai.
Baca Juga: Jangan Main HP Sambil Rebahan, Ternyata Bahayanya Dapat Sebabkan Kebutaan
Dalam pertemuan tingkat menteri setelah wawancara dengan Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah mengharapkan persetujuan BPOM pada minggu pertama Desember dan Indonesia akan "mulai vaksinasi" dua minggu kemudian.
Vaksin yang diproduksi oleh Sinovac dan Sinopharm China akan digunakan pada tahap awal kampanye.
Tahun ini, perseroan akan menyediakan 18 juta vaksin, termasuk 15 juta yang akan diproduksi oleh perusahaan farmasi milik negara, Bio Farma.
Secara keseluruhan, Indonesia memiliki kesepakatan untuk lebih dari 250 juta dosis hingga akhir 2021.
Ini termasuk 30 juta yang diproduksi oleh perusahaan AS Novavax, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan kepada media.
PENINGKATAN EKONOMI
Selama dua kuartal terakhir, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi lebih lambat dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini dan Jokowi mengatakan tren ekonomi "menggembirakan".
"Mudah-mudahan (kampanye vaksinasi) ini memberikan dampak ekonomi yang positif. Ini sangat penting bagi kami."
Dia mengatakan pengesahan RUU penciptaan lapangan kerja besar yang merampingkan 79 undang-undang yang ada untuk meningkatkan investasi, memacu aktivitas bisnis dan mendorong lapangan kerja adalah "reformasi struktural utama" yang selanjutnya akan menambah dorongan bagi perekonomian.
Baca Juga: Mantan Ketua MK Prof Jimly Asshiddiqie Sebut Fenomena Habib Rizieq Shihab Ini Langka
Implementasi paket reformasi yang dikenal dengan Omnibus law akan selesai akhir tahun ini, kata Jokowi.
Saat RUU tersebut disahkan, muncul protes luas dari kalangan pekerja, mahasiswa dan pemerhati lingkungan serta beberapa serikat pekerja yang menggugat UU tersebut di Mahkamah Konstitusi.
Aktivisme seperti itu normal dalam demokrasi, kata Presiden, seraya menambahkan bahwa dia tidak khawatir dengan petisi peninjauan kembali terhadap undang-undang baru.
Protes telah mereda dalam beberapa pekan terakhir, dan Jokowi mengatakan pemerintah telah menjangkau serikat pekerja dan organisasi Islam besar untuk meyakinkan mereka tentang manfaat Omnibus law.
"Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi dengan memberlakukan UU Cipta Kerja," ujarnya.**