Network
MANTRA SUKABUMI – Ahli hukum tata negara sekaligus pengawas politik nasional, Refly Harun kembali memberikan komentarnya terkait peristiwa pencopotan baliho bergambar Imam Besar organisasi Front Pembela Islam (FPI), yang dilakukan atas perintah Panglima Kodam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman.
Refly memperkirakan apa motif sebenarnya dibalik insiden pencopotan baliho Habib Rizieq oleh TNI tersebut, melalui video yang diunggah di kanal YouTube resmi Refly Harun, pada Selasa, 24 Nopember 2020.
Menurutnya, sama seperti peristiwa melintasnya kendaraan Koopsus di Petamburan, paling tidak hal tersebut dilakukan Mayjen TNI Dudung atas perintah Istana.
Baca Juga: Fahri Hamzah Sebut Habib Rizieq Diciptakan Jokowi: Setelah Terkenal Bingung Ngatasinya
Baca Juga: Inilah Merchant Terbaru ShopeePay Beri Inspirasi Makan Selama WFH
Dirinya juga membeberkan kemungkinan motif sebenarnya dari peristiwa ini, yang antara lain adalah kepentingan politik jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang.
“Apakah seberani itu Dudung Abdurrahman untuk bertindak independently? Maka spekulasi yang muncul adalah, sama seperti kendaraan taktis Koopsus yang melintas di Petamburan, markas FPI, itu semua paling tidak atas restu atau atas perintah Istana,” ungkap Refly
“Motifnya apa? Ya, kita tahu karena politik, mungkin politik jangka pendek, mungkin politik jangka menengah, dan jangka panjang,” bebernya, seperti dilihat mantrasukabumi.com dari kanal YouTube resmi Refly Harun.
Dirinya kemudian menjelaskan makna dari kepentingan-kepentingan politik tersebut.
“Dalam jangka pendek, kita tahu bahwa kedatangan Habib Rizieq luar biasa membawa pengaruh, dan ini kalau dibiarkan, dikawatirkan membesar tentunya,” katanya.
“Jangka menengah, 2024 ada pemilihan presiden,” ujar Refly.
Baca Juga: Jangan Lewatkan ILC Malam Ini 24 November 2020, Bisakah Gubernur Dicopot?
“Dan kalau kita bicara tentang hegemoni politik kelompok kanan dan kiri di Indonesia, ya tentu kepentingannya (pemerintah) adalah mempertahankan hegemoni tengah kiri. Sementara kita tahu Habib Rizieq dan lain-lain ya, beberapa partai beberapa nama itu berada di tengah kanan,” lanjutnya.
“Jangka panjangnya adalah, ya hegemoni politik jangka panjang terus menerus terpelihara, agar kelompok ini yang kemudian terus-menerus pemerintah dan berkuasa,” tambahnya.
Menurut Refly, hal tersebut lumrah dan sah-sah saja terjadi didalam dunia politik.
“Itu salah satu definisi politik, siapa mendapatkan apa, dengan cara bagaimana,” tegasnya.
Kembali ke pokok persoalan pencopotan baliho, Refly beranggapan bahwa Mayjen Dudung tidak bekerja sendiri, atau tidak memberikan perintah secara independent.
Baca Juga: Pilkada Tetap Jalan di Tengah Pandemi, Mendagri Tito Karnavian: Selesai Milih, Langsung Pulang
“Itu untuk soal penurunan baliho yang menurut saya pasti Mayjen Dudung tidak bekerja sendiri, tidak berinisiatif secara independen,” kata Refly Harun.
“Katakanlah Pangdam kesal dengan kelompok-kelompok tertentu dimasyarakat misalnya, tetap saja dia tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa ditafsirkan melakukan intervensi dalam wilayah politik sipil,” ungkap Refly.**
