Network
Baca Juga: Waduhh, Getol Kritisi Gubernur Anies Baswedan, 29 Pengacara Polisikan Ferdinand
Beberapa orang Papua menganggap referendum tahun 1969 tidak adil, mereka mengatakan bahwa intimidasi digunakan untuk mempengaruhi hasil sebenarnya yang ditolak Jakarta.
Aksi unjuk rasa itu terjadi setelah para pemimpin kemerdekaan Papua Barat mendeklarasikan pemerintahan sementara yang baru, mengintensifkan upaya selama puluhan tahun untuk melepaskan diri dari Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan baru-baru ini.
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menguraikan konstitusi baru pada 1 Desember 2020, saat provinsi Indonesia (Papua) yang diperebutkan menandai hari kemerdekaannya.
Provinsi Papua dan Papua Barat, yang secara kolektif dikenal oleh para aktivis kemerdekaan sebagai Papua Barat, membentuk wilayah barat dari pulau New Guinea, berbatasan dengan Papua Nugini di sebelah timur yang sudah merdeka.
Rumah bagi lebih dari 250 suku, Papua Barat mengibarkan bendera "Bintang Kejora" yang sekarang dilarang oleh pemerintah Indonesia, yang telah dinyatakan merdeka dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.
Baca Juga: Waduhh, Pemerintah Bohongi Rakyat? Duta Besar Arab Saudi Buka-Bukaan Soal Kepulangan Habib Rizieq
Militer Indonesia menguasai Papua Barat dalam beberapa bulan setelah deklarasi tersebut.
Penguasaan Indonesia atas provinsi telah lama menjadi penyebab ketegangan di antara penduduk asli, dengan konflik tingkat rendah dan gerakan kemerdekaan yang membara selama beberapa dekade.
Tapi kerusuhan berbulan-bulan dan kekerasan yang meningkat telah memperkuat tuntutan baru untuk kemerdekaan, mendorong ULMWP untuk mengumumkan pemerintahan sementara pada hari Selasa, 1 Desember 2020.
