Tak Mau Anggap Enteng Mengenai Isu Deklarasi Papua, Anggota DPR RI Beri Tanggapan ini

Baca Juga: Heboh, Cak Nun Tanggapi Azan Hayya Alal Jihad: Kalau Saya Jadi Mereka Saya Langsung Hayya Alal Qital

Mengapa demikian, ketika terjadi sebuah masalah di Papua bisa dapat ditangani dengan cepat dan masalah tidak akan membesar.

Ia juga menilai, selama ini otonomi khusus yang berjalan dan berbagai proyek percepatan pembangunan infrastruktur belum menyentuh hal subtantif.

"Yang dilakukan oleh pemerintah seakan membangun Papua secara artifisial. Membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua, berkunjung ke Papua, hal ini tidak menyentuh akar masalah di Papua," ujarnya Sukamta.

Anggota Komisi I DPR RI pun berharap, jika pembentukan kementerian khusus tersebut bisa melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang lebih progresif.

Baca Juga: Mengejutkan, Pimpinan PA 212 dan HRS Center Serukan Ini Kepada Warga Papua Barat

Karena kementerian itu sendiri akan bertanggung jawab kepada Presiden.

"Karena itu dengan adanya Kementerian atau Badan khusus soal Papua dan Indonesia Timur, saya berharap ada pendekatan yang lebih progresif. Karena kementerian atau badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden," imbunya.

Sukamta menilai, Papua adalah Indonesia, karena itu menyelesaikan masalah di wilayah tersebut tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta Papua.

Tak hanya itu, menurutnya selama ini pendekatan pemerintah terkesan hanya pendekatan kekuasaan dan ekonomi saja.