Network
MANTRA SUKABUMI - Muhadjir Effendy selaku Pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial (Mensos),menyebut pemerintah tetap akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19 pada tahun 2021.
Namun ia menuturkan bahwa harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah DKI Jakarta.
"Teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," jelas Muhadjir di Gedung Kementerian Sosial, dilansir mantrasukabumi.com dari PMJ News.
Baca Juga: Rayakan Ulang Tahun, Shopee Hadirkan Stray Kids dan GOT7 dalam TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale
Baca Juga: Perlu Diwaspadai! 6 Gejala Stress Bisa Picu Gangguan Kesehatan Kronis
Untuk wilayah Jabodetabek berupa bantuan sosial tunai (BST).
Sementara untuk bansos di luar Jabodetabek, kata Muhadjir, berupa bansos reguler dan jaring pengaman sosial Covid-19 tetap dilakukan seperti biasanya.
Selanjutnya untuk program keluarga harapan (PKH), yakni 10 juta KPM, sedangkan BST khusus penanganan Covid-19 Kemensos akan menyalurkan untuk 10 juta KPM. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menambah bantuan yang bersumber dari dana desa atau BLT Desa sekitar 7,8 juta KPM.
Sementara untuk kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) jumlahnya mencapai 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Jadi itu yang tetap disalurkan. Kemudian untuk satuan berapa jumlah per bulan dan KPM untuk sementara Rp200 ribu, tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp300 ribu," tuturnya.
Terkait penyaluran BST, Muhadjir mengatakan tidak semua calon penerima bantuan memiliki akun.
Oleh karena itu, Kemensos membuka opsi untuk mengantarkan langsung kepada penerima melalui jasa PT Pos.
Selain itu, lanjut Muhadjir, Kemensos juga akan memastikan bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran.
Baca Juga: Lama Tidak Muncul ke Publik, Gatot Nurmantyo: Turut Berduka Cita yang Sangat Mendalam, Siapa?
Baca Juga: Berbahaya, Waspadai Tangan Kesemutan, Bisa Jadi Anda Terpapar HIV AIDS
Artinya, uang yang diberikan itu hanya digunakan untuk kepentingan yang memang diperlukan.
Sebab, ia mengakui salah satu kelemahan dari BST ialah pemerintah tidak bisa mengontrol penggunaan bantuan setelah diberikan. Dikhawatirkan uang itu digunakan untuk membeli rokok dan sebagainya.
Kemensos, sebut Muhadjir, saat ini masih memikirkan bagaimana cara atau langkah yang tepat agar bansos tersebut digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok.
"Berdasarkan survei, uang itu digunakan untuk beli kebutuhan pokok dan nomor tiga untuk beli rokok," tukasnya.**
