Network
MANTRA SUKABUMI – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon angkat bicara soal pembubaran Front Pembela Islam (FPI), serta mempertanyakan tentang kenapa pembubaran tersebut baru dilakukan sekarang.
Dirinya juga menyinggung soal status legal standing FPI, yang sempat dibahas oleh Menko Polhukam RI, Mahfud MD saat mengumumkan pembubaran ormas tersebut pada Rabu, 30 Desember 2020 siang.
Menurut Fadli Zon, polemik legal standing tersebut sudah dialami FPI sejak bulan Juli tahun 2019. Menurutnya, FPI mengalami hambatan saat akan memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kementerian Dalam Negeri, dan FPI memutuskan untuk tidak mendaftar.
Baca Juga: Nikmati Mudahnya Belanja Online di Merchant Baru ShopeePay
Baca Juga: Setelah FPI Dibubarkan, Rocky Gerung Sarankan Habib Rizieq Bikin Yayasan Bukan Ormas
“Kita tahu bahwa ini sudah menjadi polemik sejak Juni 2019, ketika itu ada hambatan-hambatan, sehingga membuat organisasi FPI ini tidak bisa memperpanjang SKT-nya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mendaftar,” kata Fadli Zon, seperti dilihat mantrasukabumi.com dari kanal YouTube Fadli Zon Official pada Rabu, 30 Desember 2020.
“Dengan adanya pelarangan ini, tentu saja menimbulkan tanda tanya, kenapa baru terjadi sekarang? Kenapa tidak terjadi ketika bulan Juni 2019?” tambah Fadli Zon.
Kemudian, Fadli Zon mengungkapkan bahwa pada waktu sebelumnya, cukup banyak pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai hubungan baik dengan petinggi maupun organisasi FPI.
“Kenapa selama ini, dalam proses pada waktu itu dan sebelumnya, justru juga cukup banyak pejabat-pejabat pemerintah, yang mempunyai hubungan yang baik dengan pimpinan-pimpinan FPI dan juga dengan organisasi Front Pembela Islam,” ungkap Fadli Zon.
