Network
MANTRA SUKABUMI - Setelah menolak tawaran menjadi Wakil Menteri, sosok ini mengkritik keras Pemerintah terkait membubaran dan pelarangan Ormas Front Pembela Islam (FPI).
Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah diketahui telah menolah tawaran menjadi wakil menteri, dan kini memberikan kritik terhadap pemerintah agar pemerintah bersikap adil.
Menurutnya, pembubaran dan pelarangan tersebut haruslah adil, dan harus jelas alasannya.
Baca Juga: Nikmati Mudahnya Belanja Online di Merchant Baru ShopeePay
Baca Juga: Setelah FPI Dibubarkan, Rocky Gerung Sarankan Habib Rizieq Bikin Yayasan Bukan Ormas
Jika alasan pembubaran dan pelarangan itu karena tidak memiliki ijin atau surat keterangan terdaftarnya sudah habis maka sebetulnya dengan sendirinya organisasi itu dinyatakan ilegal dan Pemerintah tidak perlu repot-repot membubarkan.
"Kalau alasan pelarangan FPI karena tidak memiliki ijin atau surat keterangan terdaftar (SKT) sudah habis masa berlaku, maka organisasi itu sudah dengan sendirinya dapat dinyatakan tidak ada atau ilegal," cuit Abdul Mu'ti seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @Abe_Mu'ti pada Kamis, 31 Desember 2020.
TENTANG PELARANGAN FPI: PEMERINTAH HARUS ADIL
Kalau alasan pelarangan FPI karena tidak memiliki ijin atau surat keterangan terdaftar (SKT) sudah habis masa berlaku, maka organisasi itu sudah dengan sendirinya dapat dinyatakan tidak ada atau ilegal.— Abdul Mu'ti (@Abe_Mukti) December 30, 2020
Baca Juga: Buntut Pembubaran FPI Oleh Pemerintah, Fahri Hamzah Minta Mahfud MD Lakukan Ini
"Jadi, sebenarnya Pemerintah tidak perlu membubarkan karena secara hukum sudah bubar dengan sendirinya. Cuma masalahnya kenapa baru sekarang?," kata Abdul Mu'ti menambahkan.
