Network
MANTRA SUKABUMI - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Gusrizal menyampaikan pendapatnya terkait dengan isu aturan memakai hijab atau jilbab bagi siswi non muslim.
Gusrizal memberikan penilaian bahwa polemik aturan memakai jilbab bagi siswi non muslim di SMKN 2 Padang terlalu dibesar-besarkan, serta menuduh adanya unsur pemaksaan pada polemik tersebut.
Ketua MUI Sumatera Barat itu juga mengatakan bahwa tokoh-tokoh di Jakarta seharusnya mendengarkan kronologis lebih jelas terhadap polemik tersebut.
Baca Juga: Brand Lokal Favorit Masyarakat Kini Hadir Jadi Merchant Baru ShopeePay
Baca Juga: Dinilai Diamkan China yang Ancam Kedaulatan Negara, Menhan Prabowo Subianto Diminta Mundur
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan ketimbang langsung membuat kesimpulan bahwa aturan hijab bagi siswi yang bukan beragama Islam merupakan sikap anti terhadap keberagaman.
"Saya melihat ada tokoh-tokoh di Jakarta yang begitu gampang menuduh ini antikebhinekaan, intoleran, pertanyaannya apakah mereka sudah mendengarkan kronologisnya," katanya, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Antara News pada Selasa, 26 Januari 2021.
Gusrizal juga mengingatkan agar pihak-pihak di Jakarta untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang sebelum berkomentar mengenai polemik aturan memakai jilbab di SMKN 2 Padang, dengan mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya.
"Saya sendiri telah konfirmasi ke pihak pemerintah daerah apa yang sebenarnya terjadi di SMKN 2 Padang," kata dia.
Baca Juga: Dampingi Jokowi Resmikan Jalan Tol di Sumatera Selatan, Moeldoko: Demi Wajah Baru Indonesia
Selain itu, Ketua MUI Sumatera Barat itu menyesalkan orang yang berkomentar bahwa ada unsur pemaksaan terhadap siswi non Muslim di Padang untuk mengenakan hijab, serta mempertanyakan di mana unsur pemaksaan itu dan dari mana muncul istilah pemaksaan itu.
"Coba buktikan orang yang menuduh ini pemaksaan. Jadi saya melihat ini bukan hanya perkara SMK saja, ini ada masalah lain yang ditujukan ke Sumatera Barat," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim memberikan pernyataannya terhadap kabar siswi non muslim yang dipaksa mengenakan hijab di SMK Negeri 2 Padang.
Nadiem Makarim menyebut bahwa hal itu bukan hamua melanggar peraturan undang-undang, namun juga nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Nadiem Makarim juga menyebut bahwa peraturan dari SMK Negeri 2 Padang tersebut merupakan bentuk intoleransi terhadap keberagaman.
Baca Juga: Pekan Depan Polri Akan Gelar Perkara Kasus Video Syur Gisel-Nobu di Medan
"Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagaman, sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga (melanggar) nilai-nilai Pancasila dan Kebhinekaan," ungkap Mendikbud Nadiem, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari PMJ News pada Selasa, 26 Januari 2021.
Nadiem Makarim mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada guru maupun kepala sekolah yang diduga telah melakukan pelanggaran tersebut.
"Pemerintah tidak akan mentolerir guru atau kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut,"ujarnya.
Nadiem Makarim juga mengatakan bahwa untuk menindaklanjuti kasus itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Padang. Ia juga memastikan ada kemungkinan pembebasan tugas kepada pihak-pihak yang terlibat.
Baca Juga: Selain Cegah Anemia, ini Manfaat Batang Pisang lainnya untuk Kesehatan
"Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini jadi pembelajaran kita bersama ke depan," pungkasnya.***
