Network
MANTRA SUKABUMI - Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Johanes Suryo Prabowo menanggapi kabar pelaporan kasus kerumanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga telah melanggar protokol kesehatan.
Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan belum lama ini, melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Polri, karena diduga telah melanggar protokol kesehatan pada saat ia melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa hari yang lalu.
Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan yang diketahui melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Polri, ditolak oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Setelah Gerakan Kudeta AHY, Andi Arief: Pak Moeldoko, Anda Merasa Ditekan?
Pasalnya, yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah suatu tindakan kriminal yang perlu dilaporkan.
Terkait kasus kerumanan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sontak mengundang banyak tanggapan dari berbagai kalangan.
Terutama dari Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan yang diketahui melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Polri mendapat perhatian dari Johanes Suryo Prabowo.
Menurut Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Johanes Suryo Prabowo, memberi tanggapan bahwa tak semua kerumanan yang terjadi di tengah pandemi Covid-19 di sebut sebagai protokol kesehatan.
"Tidak semua kerumunan itu adalah kerumunan yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran protokol kesehatan yang perlu dilaporkan," ucapnya Johanes Suryo Prabowo, sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari cuitan akun @JSuryoP1 pada Jumat, 26 Februari 2021.
Lanjutnya Johanes Suryo Prabowo pun mengatakan bahwa tidak semua kasus kerumanan dapat dilaporkan, sebab jika pada nantinya kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti bisa berujung pada kekecewaan.
Baca Juga: Analisis BMKG, Dwikorita: Gempa di Samudera Hindia Bisa Bangkitkan Tsunami 30 Meter
"Karena nanti malah bisa berujung pada kekecewaan," lanjutnya Johanes.
Tak hanya itu saja, video tentang kerumunan warga yang menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Nusa Tenggara Timur (NTT) sempat viral di media sosial, hingga membuat pihak istana presiden mengklarifikasinya.
Terkait video tersebut, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin melakukan klarifikasi.
Bey Machmudin menjelaskan bahwa peristiwa dalam video itu terjadi saat warga berjejer di sepanjang jalan dari Bandara Frans Seda Maumere hingga menuju Bendungan Napun Gete, Kabupaten Sikka, NTT.
“Benar itu video di Maumere, setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendung Napun Gete,” kata Bey Machmudin dikutip mantrasukabumi.com dari ANTARA, pada Jumat, 26 Februari 2021.
Sebelumnya, beredar video kerumunan warga di media sosial yang menunjukkan antusiasme warga Kota Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) saat menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa, 23 Februari 2021.
Baca Juga: Gubernur Jateng Lantik 17 Pasangan Pemenang Pilkada, Salah Satunya Putra Sulung Presiden Jokowi
Mobil yang membawa Presiden Jokowi pun sempat berhenti, dan Presiden Jokowi membuka ‘rooftop' mobil untuk melambaikan tangan.
Sekaligus mengingatkan penggunaan masker karena kalau diperhatikan dalam video tampak saat menyapa pun, Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya,” sambungnya.
Saat Presiden Jokowi muncul di atap mobil, Presiden juga sempat memberikan barang ke masyarakat.***
