Network
MANTRA SUKABUMI - Laporan kerumunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Nusa Tenggara Timur diduga ditolak oleh Bareskrim.
Dalam hal ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menanggapi terkait pelaporan tersebut
Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwasanya melaporkan Presiden itu ada undang-undangnya, sebaiknya melaporkan presiden ke DPR bukan ke Polri.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Diselingkuhi 5 Kali, Gading Marten Pernah Jalan Kaki Hujan-hujanan untuk Minta Maaf pada Astrid Tiar
Menanggapi pernyataan tersebut Jimly Asshiddiqie merasa bersedih atas kasus pelaporan presiden Jokowi tersebut.
Hal ini disampaikan langsung oleh Jimly Asshiddiqie melalui akun Twitter milik pribadinya @JimlyAs pada Minggu 28 Februari 2021
"Sedih juga dengan adanya kasus orang melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Presiden Jokowi ke Bareskrim POLRI," tulis Jimly Asshiddiqie, seperti dikutip mantrasukabumi.com dalam cuitan akun Twitter @JimlyAs pada Minggu 28 Februari 2021.
Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa Presiden itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.
Baca Juga: Kabar Duka Selimuti Vicky Prasetyo, Luna Maya dan Raffi Ahmad: Turut Berduka Cita
Baca Juga: Wajib Tahu, Berikut 3 Pertanda dari Allah SWT jika Anda Sering Didekati Kucing
Maka dari itu, melaporkan presiden sudah di atur oleh undang-undang bahwasanya melaporkan presiden melalui DPR bukan ke polri.
"Presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau dia langgar hukum sudah ada aturannya di UUD45, yaitu diproses di DPR, ke MK dan MPR, bukan ke POLRI via peradilan biasa," sambungannya.
Seperti kita ketahui bersama, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan kerumunan pada saat kunjungan kerja ke NTT.
Oleh sebab itu, Kasus tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib dengan dalih kasusnya sama seperti Habib Rizieq Shihab pada saat itu.***
