Network
Seseorang yang sedang mabuk tidak akan bisa diajak musyawarah karena cenderung berada di alam bawah sadar.
Baca Juga: Tanggapi Investasi Miras di Papua, Natalius Pigai: Presiden Jokowi Tertipu 2 Kali
Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menurut Haikal Hassan, mabuk tidak akan bisa mewujudkan keadilan. Cuit Haikal Hasan dalam akun twiternya pribadinya @haikal_hassan dikutip mantrasukabumi.com, Senin, 1 Maret 2021.
Miras mau dilegalkan?
Sila 1: Mabok dilarang semua agama.
Sila 2: Mabok tak'kan bisa beradab.
Sila 3: Mabok timbulkan ribut tak bersatu.
Sila 4: Mabok tak'kan bisa musyawarah.
Sila 5: Mabok tak'kan wujudkan keadilan.
SAYA PANCASILA???????? NGACO— Haikal Hassan Baras (@haikal_hassan) February 27, 2021
Dia berpendapat, jika negara mengizinkan dan melegalkan miras berarti sama saja melanggar setiap sila dalam Pancasila.
Baca Juga: Polisi Siber Sudah Mulai Beroperasi, Beginilah Mekanisme Kerjanya
“Artinya setiap Sila dalam Pancasila kita dilanggar bila negara izinkan, legalkan, miras dlm eceran tanpa batas dan aturan yg ketat, tertentu, terbatas dan berlaku khusus. Buzzer harap diam jika tak paham satire,” ujar Haikal Hassan.
Artinya setiap Sila dalam Pancasila kita dilanggar bila negara izinkan, legalkan, miras dlm eceran tanpa batas dan aturan yg ketat, tertentu, terbatas dan berlaku khusus. Buzzer harap diam jika tak paham satire.— Haikal Hassan Baras (@haikal_hassan) February 27, 2021
Seperti diketahui, aturan kebijakan izin investasi untuk miras merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terlah ditandatangai Presiden Jokowi dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.
Baca Juga: Guncang Para Kader Demokrat untuk Lakukan KLB, Refly Harun: Memang Ada Endorsmen dari Moeldoko
Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. bunyi Pasal 2 ayat 1
Perizinan investasi ini hanya dilakukan di daerah tertentu.
Terdapat tiga lampiran bidang usaha yang boleh mendapat aliran investasi.
