Tanggapi Moeldoko sebagai Ketum Versi KLB, Rocky Gerung: Ada Upaya Pembiaran untuk Tingkatkan Elektabilitas

- 6 Maret 2021, 12:34 WIB
Tanggapi Moeldoko Sebagai Ketum Versi KLB, Rocky Gerung : Ada Upaya Pembiaran Untuk Tingkatkan Elektabilitas./
Tanggapi Moeldoko Sebagai Ketum Versi KLB, Rocky Gerung : Ada Upaya Pembiaran Untuk Tingkatkan Elektabilitas./ /Tangkapan layar kanal Youtube VJP/Youtube VJP

MANTRA SUKABUMI - Isu kudeta Demokrat menjadi sebuah kenyataan, KLB merupakan ending dari prahara ini yang mengusung nama Moeldoko sebagai ketua umum partai Demokrat.

KLB yang berlangsung di Sumatera Utara mendapat berbagai tanggapan dsri berbagai pihak, salah satunya dari pengamat politik Rocky Gerung yang menganggap bahwa Sibolangit bisa menyejukkan suasana KLB yang diprediksi memanas.

“Cari tempat dingin pastinya itu akan berlangsung panas. Mendengar Sibolangit tuh saya teringat dengan Jambore. Ya Jambore Partai Demokrat,” ungkap Rocky Gerung dikutip mantrasukabumi.com dari kanal Youtube, Sabtu, 6 Maret 2021.

Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian

Baca Juga: KSP Moeldoko Terpilih Ketum, Ali Ngabalin: Demokrat Lebih Maju untuk Bangsa dan Negara, Selamat Jendral

Namun, Rocky menilai seiring semakin ramai diberitakan di berbagai media akhirnya masyarakat pun beranggapan jika di dalam Demokrat sedang ada upaya melakukan kudeta.

“Enggak ada soal sebetulnya ketika diperlihatkan kepada publik bahwa ambisi-ambisi untuk menunggangi atau bahkan mengganti kepemimpinan demokrat berlangsung saja di luar sana. Akhirnya publik pun menilai adanya upaya kudeta di situ,” ujarnya

Rocky melihat selama ini seolah-olah ada pembiaran dari partai Demokrat, sehingga masyarakat akan menilai sendiri mana yang sah dan mana yang tidak sah.

“Partai Demokrat memang telah mengantisipasi itu dan terkesan membiarkan publik yang menilai yang mana yang sah dan yang mana ambisius gitu,” lanjutnya.

Baca Juga: Soal KLB Sumut, Christ Wamea: Partai Demokrat Telah Dibegal oleh Pejabat Istana

Dia juga memprediksi Demokrat membiarkan isu ini bergulir tujuannya untuk meningkatkan elektabilitas partai.

“Saya kira juga Partai Demokrat dengan sengaja membiarkan isu ini karena semata-mata ingin meningkatkan elektabilitas,” ungkapnya.

Menurutnya, AHY sendiri baru telah menjabat sebagai Ketum Partai Demokrat sejak beberapa bulan yang lalu, itu artinya pelaksanaan KLB tersebut didasarkan dengan adanya perasaan dendam dari para pelaku gerakan kudeta yang secara tidak melibatkan pihak istana (pihak gowa).

“Tentunya, banyak pihak yang menganggap KLB itu biasa kalau ada sesuatu yang mesti diagendakan sangat luar biasa. Tapi kalau pergantian ketua tuh agak absurd. Kan dia barusan terpilih beberapa bulan lalu. Itu artinya ada dendam yang kemudian dieksploitasi oleh pihak gowa,” ujarnya.

Baca Juga: Saiful Mujani: Moeldoko Kudeta Demokrat Semakin Tuntas Pelemahan Oposisi, Setelah Sebelumnya pada Prabowo

Rocky menuturkan, konflik tersebut memiliki pola yang sama dengan konflik yang pernah dialami di Partai Berkarya yang pada saat itu dipimpin oleh Tommy Soeharto.

“Pola dramanya itu sama seperti partai berkarya yang pada akhirnya terjadinya pembatalan di luar kepemimpinan Tommy Soeharto,” ujarnya.

Pengamat politik ini menganggap bahwa iklim politik di Indonesia kurang mengedepankan kompetisi tetapi yang ada jegal menjegal.

“Ini kan soal politik Indonesia karena enggak punya kemampuan berkompetisi dan memang kekuasaan atau negara tidak membuka iklim kompetisi maka terjadilah jegal menjegal dari belakang. Kalau kompetisi ada itu terbuka aja kan,” ungkapnya.

Baca Juga: Terdapat 4 Ketentuan yang Tidak Dilaksanakan pada KLB Partai Demokrat, SBY: Moeldoko Merasa Puas itu Salah

Baca Juga: Moeldoko Jadi Ketum Partai Demokrat Geser AHY, Begini Media Asing Sorot KLB Sumut

Selain itu, Rocky menilai jika KLB tersebut diselenggarakan semata-mata hanya untuk dijadikan kendaraan politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2022 dan 2023 serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Nah, sekarang kita sebetulnya ingin lihat di belakang KLB itu. Tentu agendanya itu di 2024. Kalau mau lebih maju ke depan dari 2022 2023 ada pilkada,” ujarnya.

Akibat adanya KLB tersebut, Rocky menyebut jika masyarakat telah memiliki anggapan bahwa gerakan kudeta tersebut telah sepenuhnya diinstruksikan oleh pihak istana, sama halnya yang pernah terjadi di PPP, Golkar dan, PKB.

“Publik menganggap mereka yang punya ambisi mengambil alih partai pasti disuruh istana karena udah ada contoh sebelumnya PPP, Golkar, dan PKB yang acak-acak oleh istana,” ujarnya.

Baca Juga: Tanggapi Pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko, Babe Haikal: ini Sebuah Karma Politik

Dirinya menilai, upaya pengambil alihan ini ada keterlibatan Istana.

“Apapun alasannya, publik akan tetap melihat jika Istana ada di balik upaya pengambilalihan,” lanjutnya.

Sebelumnya diketahui, bahwa KLB telah dilaksanakan pada hari Jum'at, 5 Maret 2021 di Sibolangit Sumatera Utara yang menghasilkan Moeldoko menjadi ketua umum Demokrat, dan beliau pun menerima apa yang menjadi keputusan peserta Kongres Luar Biasa.

Untuk menjegal terlaksananya KLB ini terus dilakukan terutama oleh DPD Sumatera Utara dengan menggelar apel siaga yang akan membubarkan KLB yang dianggap melanggar AD/ART partai.***

Editor: Ridho Nur Hidayatulloh


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x