Network
MANTRA SUKABUMI - Politikus Partai Demokrat Taufiqurrahman menanggapi terkait pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD.
Dalam hal ini, Taufiqurrahman meminta kepada Menkopolhukam Mahfud MD untuk menarik ucapannya.
Pasalnya, Mahfud MD ini sebagai menteri, lantas ucapannya otomatis mewakili pemerintah terkait pernyataannya.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Jendral Moeldoko Jadi Ketum Versi KLB, Roy Suryo: Harusnya TNI AD Merasa Malu
Hal ini disampaikan langsung oleh Taufiqurrahman melalui akun Twitter milik pribadinya @taufiqrus pada Sabtu 6 Maret 2021.
Lebih lanjut, Taufiqurrahman juga mengatakan kepada Mahfud MD bahwa ucapannya jangan ngaco dan membangun narasi yang memojokkan partai Demokrat.
"prof @mohmahfudmd tolong tarik ucapan anda jangan ngaco dan coba bangun narasi yang memojokkan kami, anda ini menteri yang omongan nya dianggap mewakili pemerintah, terimakasih," ucap Taufiqurrahman, seperti dikutip mantrasukabumi.com dalam cuitan akun Twitter @taufiqrus pada Sabtu 6 Maret 2021.
Baca Juga: Main HP Sebelum Tidur Sebabkan Kanker Otak, Bahkan Masih Ada 6 Bahaya Lain bagi Tubuh Anda
prof @mohmahfudmd tolong tarik ucapan anda jangan ngaco dan coba bangun narasi yg memojokkan kami, anda ini menteri yg omongan nya dianggap mewakili pemerintah, terimakasih https://t.co/xzpMDWz7hD— AHY_Demokrat.Berkoalisi.Dengan.Rakyat (@taufiqrus) March 6, 2021
Sebelumnya, penyanggahan pendapat Mahfud MD juga disorot oleh Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon.
Jansen mengucapkan terimakasih kepada Mahfud MD karena telah mengatakan bahwa AD/ART Partai Demokrat yang ada di pemerintahan hanya tahun 2005.
'Nuwunsewu. Tadi saya mendengar wawancara Prof @mohmahfudmd di @Metro_TV mengatakan “yg ada dipemerintah sekarang AD/ART @PDemokrat 2005”," tulis Jansen Sitindaon.
Jansen Sitindaon juga mengatakan bahwa salah dan tidak pernyataan Mahfud MD terkait AD/ART Partai Demokrat.
Baca Juga: Bangga Atas Indonesia dan Kepemimpinan Jokowi, Pemerintah UEA Bangun Masjid Mewah di Solo
Baca Juga: Cuaca Besok Minggu 7 Maret 2021, Hujan dan Angin Kencang Selimuti 10 Wilayah Indonesia
Oleh sebab itu Jansen Sitindaon mengunggah sebuah foto sebagai bukti surat keputusan Kemenkumham RI.
"Salah dan tidak tepat pernyataan jenengan ini Prof. Sebagai bukti berikut saya lampirkan Surat Keputusan @Kemenkumham_RI soal pengesahan AD/ART 2020," pungkasnya.***
