Network
MANTRA SUKABUMI - Prahara di tubuh Demokrat akan memasuki babak baru, direncanakan hari ini 7 Maret 2021 kedua kubu akan datangi Kemenkumham untuk memperoleh legalitas kepengurusan.
Dalam hal ini, mantan ketua DKPP Jimly Asshiddiqie memberikan komentar, dia menyarankan kepada pemerintah untuk bersikap netral dalam menanggapi kekisruhan ditubuh partai Demokrat.
Dirinya berpendapat, untuk menjaga netralitas pemerintah bisa melakukan dua hal. Pertama, tidak memberikan pengesahan terhadap kepengurusan dari hasil KLB Deli Serdang.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Usai Ikut KLB Demokrat di Sibolangit, Marzuki Alie Perintahkan Polri Tangkap Pelaku Penyiksaan
“Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus ‘KLB’ tersebut,” cuitnya dalam akun Twitter @JimlyAs, dikutip mantrasukabumi.com, Senin, 8 Maret 2021.
Kalau Pemerintah hendak mmastikn sikap netralnya, bisa sj Pemerintah (1) tdk mngesahkan pndaftaran pngurus "KLB" tsb & (2) Presiden angkat KSP baru utk gantikan Moeldoko sbgmana mestinya. https://t.co/YjwGNcIdti— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) March 6, 2021
Kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengangkat Kepala Staf Presiden (KSP) baru untuk menggantikan Moeldoko.
Baca Juga: AHY dan Demokrat Sedikit Lega, KLB akan Dinilai dengan AD ART 2020, Jansen Sitindaon: Selamat
“Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya,” lanjutnya.
