Network
MANTRA SUKABUMI – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pemerintah mesti bersikap netral dalam menanggapi polemik terpilihnya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan bahwa dirinya punya pendapat yang sama dengan Jimly Asshiddiqie.
Refly Harun mengatakan, akan ada dua hal yang menurutnya akan menjadi dilema bagi Moeldoko, yakni memilih Partai Demokrat, atau diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari jabatannya sebagai KSP.
Baca Juga: Kamu Senang Shopping? Coba Cari Tahu Tipe yang Manakah Kamu
Baca Juga: Anggota DPR RI: Pak Moeldoko, Saya Lihat Video Kader Demokrat yang Diming-imingi Uang Ratusan Juta
Selain itu, Refly Harun mengatakan bahwa dalam hal in, bukan soal kemungkinan Moeldoko nantinya merangkap jabatan, akan tetapi soal netralitas atau sikap netral Istana menghadapi polemik Partai Demokrat.
“Saya juga mengatakan dua hal yang bagi Moeldoko pasti akan menjadi dilema. Pertama, kalau mau terus mengambil Partai Demokrat, maka Moeldoko harus menanggalkan jabatannya sebagai kepala staf presiden, atau diberhentikan Presiden Jokowi,” ujar Refly Harun, seperti dilihat mantrasukabumi.com dari video di kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 08 Maret 2021.
“Yang kedua, kalau memang memiliki KSP maka harus menanggalkan jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres luar biasa, yang dalam bahasa orang-orang Demokrat Pro AHY mengatakan kongres abal-abal, kan begitu,” lanjutnya.
