Dilema Moeldoko antara KLB dan KSP, Refly Harun: Bukan Soal Rangkap Jabatan, tapi Soal Netralitas Istana

Mengenai kemungkinan Moeldoko menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Kepala KSP, Refly Harun menganggap hal itu bukan persoalan.

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 8 Maret 2021: Elsa Akui Kesalahannya, Al Beritahu Mama Rosa Soal Andin

Menurutnya, persoalannya adalah memastikan apakah pihak Istana meyikapi polemik kudeta Partai Demokrat tersebut secara netral atau tidak.

“Lalu apakah tidak boleh rangkap jabatan? Persoalannya bukan soal rangkap jabatannya, tetapi soal memastikan yang namanya Istana bersikap atau bertindak netral,” tuturnya.

Pakar hukum tata negara tersebut mengatakan, jika Istana tidak memberikan sanksi apa-apa kepada KSP Moeldoko, maka pihak Istana ataupun Presiden Jokowi akan dengan mudah dituduh berada di balik polemik kudeta Partai Demokrat.

“Jokowi akan dianggap dalam tanda kutip merestui, menyetujui pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko,” jelasnya.

Maka dari itu, untuk memastikan bahwa Istana tidak terlibat, Refly Harun mengatakan Moeldoko hanya memiliki dua pilihan, yakni meninggalkan Demokrat dan tetap di KSP, atau tetap di Demokrat dan meninggalkan KSP.

Baca Juga: Andi Arief: Kemenkumham dan Mahfud MD Tak akan Sulit Selesaikan Urusan KLB, karena Ada Fakta ini

“Sekali lagi bukan soal rangkap jabatannya, tetapi soal sikap Istana atau netralitas Istana,” tegasnya.