Network
MANTRA SUKABUMI - Kisruh ditubuh Demokrat terus menggelinding, saat ini memasuki babak baru dengan adu kekuatan antara AHY dan Moeldoko dengan mencari pembenaran dari pemerintah.
Menanggapi hal ini, pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan bahwa Moeldoko akan menang lawan AHY pasalnya dia berada dilingkaran pemerintah dan mendapat sokongan dari berbagai pihak.
Refly menilai Moeldoko punya peluang memperoleh legalitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) di Sumut. Bahkan bukan tidak mungkin Moeldoko berhasil melengserkan dinasti Cikeas dari Demokrat. Moeldoko diuntungkan karena punya jabatan strategis di pundaknya untuk melawan kubu Cikeas.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Andi Arief: Nasib Jhoni Allen, Moeldoko dan Marzuki Alie Tinggal Seminggu Nikmati KLB
"Kalau dibiarkan Istana tidak negor Moeldoko, ya kasus ini akan terus menjadi adu kekuatan. Kalau adu kekuatan, dia yang pegang kekuasaan dan uang yang akan menang. Ya, dalam konteks ini, Moeldoko yang akan menang," ujar Refly dikanal Youtube, dikutip mantrasukabumi.com, Senin, 8 Maret 2021.
Tanpa jabatan apa pun, pengaruh Moeldoko dianggap tak akan sekuat sekarang bagi Demokrat.
"Yang buat Moeldoko kuat karena dia KSP. Kalau bukan KSP, dia orang biasa saja," ucap Refly.
Menurutnya, jika nantinya Moeldoko resmi sebagai ketum Demokrat sekaligus kepala KSP, pun itu sah-sah saja. Namun, ada etika yang terusik atas tindakan Moeldoko.
"Tidak langgar hukum karena ada juga menteri yang jabat ketum parpol, tapi ya pasti mereka tidak akan maksimal kerjanya di pemerintahan," ujarnya.
Baca Juga: Dua Anak yang Tenggelam di Pantai Karangsari Palabuhanratu Ditemukan Tak Bernyawa, Begini Kondisinya
Baca Juga: Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep Buka Suara Soal Hubungannya dengan Felicia Tissue
Sementara itu, kubu Ketua Umum Demokrat AHY dan Ketua MTP Demokrat SBY menyatakan KLB itu ilegal karena tak sesuai AD/ART partai.
Keputusan KLB ini sontak mengundang reaksi dari kubu Cikeas yang menyatakan bahwa KLB yang dilaksanakan di Deli Serdang dinilai ilegal dan tidak sesuai dengan AD/ART partai.***
