Network
MANTRA SUKABUMI - Desakan mundur terhadap kepala KSP Moeldoko pasca terpilihnya menjadi ketua umum Demokrat versi KLB di Deli Serdang Sumatera Utara beberapa hari yang lalu semakin kuat.
Baru-baru ini partai Gerindra mendesak Moeldoko untuk meninggalkan jabatannya sebagai kepala Staf kepresidenan setelah menjabat sebagai ketua umum partai.
Menanggapi hal ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan bahwa kabar peran Istana di balik diangkatnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada perhelatan KLB.
Baca Juga: Kamu Senang Shopping? Coba Cari Tahu Tipe yang Manakah Kamu
Baca Juga: Gandeng Beberapa Kementerian Termasuk TNI-Polri, Moeldoko Ingin Konflik Selesai di 2021
Refly Harun pun menganggap tidak mungkin bahwa Moeldoko tidak membicarakan terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi perihal dirinya akan merebut kekuasaan Partai Demokrat.
Bahkan, Refly Harun menilai jika publik tidak diperbolehkan untuk mengetahui urusan Presiden itu jelas tidak bisa, sebab menyangkut tegaknya sebuah demokrasi.
“Urusan Presiden itu urusan Rakyat Indonesia, apalagi terkait tegaknya demokrasi walaupun kewenangan ada ditangan Presiden tapi urusan ada diseluruh Indonesia. Yang tidak boleh adalah memaksa dan mengangkat senjata,” ujar Refly Harun di kanal Youtube, dikutip mantrasukabumi.com, Selasa, 9 Maret 2021.
Refly Harun pun menilai bahwa Moeldoko merangkap jabatan, sebab Presiden Jokowi juga yang memberikan contoh.
Baca Juga: Amien Rais Pimpin Tim TP3 Pembunuhan Enam Laskar FPI Temui Presiden Jokowi di Istana
“Saya tidak setuju jika Moeldoko sudah KSP dilarang rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai, karena Presiden Jokowi sendiri yang memberi contoh,” kata Refly Harun.
“Sebelumnya pada periode pertama jabatan Presiden Jokowi meminta untuk kabinet-kabinet tidak rangkap jabatan di Partai Politik,” ujar Refly Harun.
Dalam pernyataan lainnya, Refly Harun pun menilai bahwa jika Moeldoko menginginkan kekuasaan di Partai Demokrat, maka harus dapat menanggalkan urusannya di KSP.
“Namun, Jokowi sendiri yang terjebak dalam obrolannya sendiri, yang akhirnya Ketua Umum di Partai Politik menjabat di pemerintahan,” ucap Refly Harun.
Baca Juga: 5 Manfaat Labu Siam, Diantaranya Dapat Menurunkan Berat Badan
“Kalau menurut saya terlebih melihat desakan dari Gerindra, kalau dia ingin berjuang untuk mendapatkan posisi di Partai Demokrat berarti harus menanggalkan jabatan di KSP,” kata Refly Harun.
Begitu pun sebaliknya, Refly Harun yakin bahwa hal tersebut salah satu upaya untuk meyakinkan warga atas ketidak terlibatannya Istana dengan Moeldoko yang mengambil alih Partai Demokrat.
“Untuk menengok mertua yang sedang sakit di Jogjakarta saja harus meminta izin kepada Presiden, apalagi akan merebut kekuasaan partai politik” tandas Refly Harun.
Refly menganggap bahwa apabila Moeldoko tidak izin dan pamit pada presiden ketika ingin merebut partai Demokrat, maka dia tidak menghormati eksistensi presiden.
Baca Juga: Tak Hanya Penyakit Jantung, Mengkonsumsi Kulit Ayam Berlebih Ternyata Dapat Picu 4 Bahaya ini
“Mana mungkin tidak ngomong dengan Presiden, kalau tidak ngomong dengan Presiden itu berarti melampaui atau tidak mempedulikan eksistensi Presiden,” pungkas Refly Harun
Seperti diberitakan sebelumnya, desakan mundur terhadap Moeldoko sebagai kepala KSP semakin kencang, desakan ini datang dari berbagai kalangan baik dari politisi maupun masyarakat.***
