Nasdem Desak Moeldoko Mundur, Refly Harun: Jabatan Kunci Semua Dipegang Keluarga SBY

- 17 Maret 2021, 05:20 WIB
Pakar hukum tata negara Refly Harun melalui unggahan video di kanal YouTube reseminya yang menyebutkan kisruh Demokrat akan menjadi murni internal jika Marzuki Alie yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
Pakar hukum tata negara Refly Harun melalui unggahan video di kanal YouTube reseminya yang menyebutkan kisruh Demokrat akan menjadi murni internal jika Marzuki Alie yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. /YouTube Refly Harun

Kendati demikian Refly Harun mengkritik pengangkatan AHY yang tiba-tiba menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tanpa ada kaderisasi yang transparan.

Meski ia mengatakan AHY memiliki karier di dunia politik hingga disebut menjadi calon presiden tahun 2024, kaderisasi partai politik tetap harus ditaati.

"Bagaimana mungkin AHY menjadi Ketua Umum partai politik tanpa kaderisasi yang jelas, tanpa bagaimana dia meniti jenjang kariernya," ucap selanjutnya.

Baca Juga: 19 Bentuk Durhaka Anak kepada Orang Tua, Salah Satunya Lebih Pentingkan Istri

Tetapi di sisi lain, dirinya juga tidak membenarkan pengankatan Moeldoko. Pasalnya, ini merupakan konflik internal Partai Demorat yang tidak patut diikut campuri pihak eksternal, terlebih lagi oleh seorang KSP.

"Sisi lain yang paling penting adalah bagaimana pun sukar membenarkan keterlibatan pihak lain, dalam konflik internal partai demokrat, apalagi langsung menjadi ketua umum yang terkesan ada hostile takeover," tuturnya.

Refli melanjutkan, seandainya konflik internal Partai Demokrat mengadakan KLB dan melibatkan pihak lain terkhusus KSP, publik akan melihat ini sebagai sengketa.

Baca Juga: Tanggapi Sidang Habib Rizieq, Tokoh Papua: Kasus Kerumunan Saja Dibuat Susah seperti Teroris

"Maka orang akan melihatnya sebagai sengketa antar internal partai demokrat yang sebenarnya mudah saja diselesaikan di antara mereka, dengan mahkamah partai politik atau dengan pengadilan," ujar Refly.

Ia menegaskan, ini adalah soal etika pejabat publik, yang seharusnya sudah dipahami oleh Moeldoko.

Halaman:

Editor: Robi Maulana

Sumber: YouTube Sobat Dosen


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah